Kedaulatan Energi Nasional, Anak Bangsa Harus Kelola Sumur Minyak, Bukan Asing

JAWA TENGAH - Pemerintah mendorong kedaulatan energi nasional dengan memperkuat peran tenaga kerja lokal dalam pengelolaan sumur minyak. Termasuk optimalisasi sumur tua melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penting­nya pengelolaan sektor migas nasional oleh tenaga kerja dalam negeri, bukan pekerja asing.

 

“Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami ingin putra-putri terbaik yang akan mengelola sumber daya alam kita,” kata Bahlil di ha­dapan ratusan wisudawan saat menghadiri Sidang Senat Ter­buka Wisuda ke-54 Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Aka­migas, di Cepu, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025).

 

Dia mengungkapkan, Indo­nesia memiliki sekitar 39.000 sumur minyak. Namun, baru 16.000 yang aktif berproduksi. Sedangkan sekitar 20.000 lain­nya dalam kondisi idle atau belum dikelola.

 

“Sisanya hampir kurang lebih 20.000 itu sumur idle well dan atau sumur-sumur yang juga belum kita kelola. Masih banyak sumber daya alam kita menyang­kut minyak di negara kita,” jelasnya.

 

Dia menilai, kondisi ini men­jadi peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam pengelolaan migas nasional.

 

“Jangan serahkan pengelolaan sumber daya alam kita kepada orang lain, usahakan di negara kita dulu,” ujarnya.

 

Bahlil juga menyoroti ke­berhasilan peningkatan lifting minyak di beberapa wilayah, termasuk Cepu, yang didominasi oleh tenaga kerja lokal.

 

“Satu bulan lalu kita resmikan lagi lifting kenaikan 30.000 barel di Cepu sini oleh Exxon dan Per­tamina. Laporan yang masuk ke kami 99 persen tenaga kerjanya adalah anak-anak Indonesia asli,” ungkapnya.

 

Bahlil memastikan, kualitas tenaga kerja lokal tidak kalah dibandingkan asing. Ini mem­buktikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah siap mengambil alih tongkat estafet pembangunan.

 

Dia juga menekankan pentingnya hilirisasi migas untuk men­ciptakan nilai tambah dan mem­buka lapangan kerja baru. Pen­didikan vokasi seperti di PEM Akamigas, katanya, berperan penting dalam menyiapkan SDM unggul di sektor energi.

 

Dalam kesempatan itu, PEM Akamigas mewisuda 287 mahasiswa dari lima program studi. Yakni, Teknik Produksi Migas (46 orang), Teknik Pengolahan Migas (70 orang), Teknik Mesin Kilang (53 orang), Teknik Instrumentasi Kilang (59 orang) dan Logistik Migas (59 orang).

 

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati yang turut hadir juga menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan.

 

“Untuk adik-adik yang diwisuda hari ini, saya ucapkan selamat. Bersiap-siaplah untuk mengamalkan ilmu kalian dan juga berkontribusi untuk masyara­kat, bangsa dan negara. Termasuk, juga untuk memajukan sektor migas di Indonesia,” ucapnya.

 

Usai menghadiri wisuda, Bahlil langsung meluncur ke ka­wasan sumur tua Ledok, Blora. Di sana, dia meninjau langsung aktivitas produksi dan berdia­log dengan penambang rakyat, koperasi pengelola, serta per­wakilan Pemerintah Daerah dan Pertamina.

 

Kunjungan ini menjadi ba­gian dari pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Ta­hun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.

 

“Dengan regulasi ini, negara hadir memberikan kepastian hu­kum, keselamatan kerja. Mem­beri kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan sumur tua secara sah dan produktif,” tegas Bahlil.

 

Menurutnya, produksi dari su­mur tua bisa mencapai 3–5 barel per hari. Satu sumur dapat menyerap lebih dari 10 tenaga kerja.

 

“Kami berharap pengelolaan minyak bisa dilakukan dengan baik, masyarakat bekerja dengan tenang, tidak ada mafia dan produksi minyak Pertamina meningkat,” ujarnya.

 

Menurut Bahlil, keterlibatan negara dalam pengelolaan sumur tua lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat dibanding hasil produksi semata.

 

“Hasil produksi masyarakat ini bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah kenyamanan masyarakat dalam bekerja,” tambahnya.

 

 

Kepala Satuan Kerja Khu­sus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto me­nambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengatur tata kelola sumur tua agar tidak merugikan negara dan mendo­rong sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi dengan KKKS (Kon­traktor Kontrak Kerja Sama).

 

“Pemerintah juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumur tua. Untuk itu, SKK Migas dan Ditjen Migas diminta aktif melakukan pendampingan teknis dan pengawasan,” kata Djoko.

 

Direktur 4 Pertamina EP Muhamad Arifin menjelaskan, di wilayah Ledok terdapat seki­tar 190 sumur tua, dengan kerja sama pengelolaan antara Per­tamina EP Cepu Field dan Blora Patra Energi hingga 2030.

 

“Total ada 5 perjanjian kerja sama sumur tua dengan KUD dan BUMD di wilayah Cepu untuk pengelolaan sumur tua,” ucapnya.

 

Kunjungan Bahlil ke Ledok ditutup dengan peninjauan pengeboran sumur tua serta pengecekan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk warga Desa Cabean, Ke­camatan Cepu.