Kiai Ma'ruf Ajak MUI Dukung Program Pemerintah, Jangan Takut Dikatai Antek

JAKARTA - Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Ma’ruf Amin mengajak pemuka agama untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, setiap program yang baik dan bermanfaat bagi rakyat harus didukung.

 

“Jangan takut dikatai antek Pemerintah,” kata Kiai Ma'ruf saat memberi sambutan dalam Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

 

Ulama asal Banten ini mengatakan, sejak awal berdiri, MUI memang diposisikan sebagai mitra strategis Pemerintah. Jadi wajar jika bersikap sebagai sahabat yang jujur dan bisa dipercaya, bukan sekadar pengkritik rutin.

 

Ia menyinggung gaya komunikasi Presiden Prabowo yang terbuka terhadap masukan, asal bukan nyinyir. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu seperti apa yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash Shiddiq.

 

Ia pun menjelaskan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq yang ia maksud. Katanya, Abu Bakar mengatakan kepada pengikutnya, bahwa ia bukanlah orang yang terbaik, namun yang dipilih untuk memegang mandat.

 

“Kalau saya benar, baik, bantu saya. Dan kalau saya tidak baik, luruskan saya,” jelas Ma'ruf.

 

Kata Ma’ruf, kalaupun ada kekeliruan, MUI sebaiknya menyampaikan lewat tausiyah, bukan cercaan. Apalagi, hanya sekedar menyampaikan nyinyir kepada Pemerintah.

 

Kalau MUI memberikan tausiyah kepada Pemerintah, itu artinya sayang. Itu bukti cinta, bukan oposisi,” tutur Ketua MUI periode 2015-2020 ini.

 

Ma’ruf juga menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip ekonomi gotong-royong, berbasis kekeluargaan, menurutnya harus dikawal. Bahkan, kalau perlu Presiden harus “keras”.

 

“Saya bilang, saya setuju kalau Pak Presiden keras demi kemaslahatan rakyat. Kalau tidak begitu, kemakmuran nggak bakal datang,” katanya.

 

Hal senada disampaikan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Dia menegaskan, MUI  mendukung penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, program-program Presiden sangat Islami, bahkan layak diaminkan oleh para ulama.

 

“Pak Prabowo jelas sikapnya. Berpihak ke rakyat. Dari pemberantasan korupsi sampai perhatian terhadap dai dan guru ngaji, semua konkret. Bahkan soal rumah bersubsidi pun sangat kami dukung,” ujar Anwar.

 

Tak tanggung-tanggung, Anwar bilang tak ada kata lain bagi MUI selain terus “membersamai” Presiden RI. “Program-program Pak Presiden itu Islami. Maka wajib kita dukung,” tegasnya.

 

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi ikut menyambut baik dukungan MUI. Menurut dia, Kabinet Merah Putih saat ini sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

 

Lihat saja programnya: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, sampai perumahan rakyat. Semuanya untuk rakyat,” kata Budi saat dihubungi tadi malam.

 

Ia bilang, demokrasi memberi ruang luas untuk kritik. Namun, kritik itu harus disampaikan dengan niat baik, bukan buat menjatuhkan.

 

“Indonesia hanya bisa maju dengan optimisme dan keberanian. Bukan keraguan dan nyinyir,” cetus Ketua Projo ini.

 

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan Indonesia harus berdiri kokoh dalam fondasi keadilan sosial. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan.

 

"Bangsa ini memerlukan pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi. Kita ingin mewujudkan harmoni sosial yang kokoh," tegas Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 ini.

 

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pernyataan Kiai Ma’ruf sebagai contoh politik moderat yang sehat. Dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat bukan berarti menjilat kekuasaan.

 

“Jangan setiap yang datang dari Pemerintah dianggap salah. Kalau programnya benar, apresiasi. Kalau keliru, ya dikritik. Tapi jangan nyinyir,” ujar Adi.

 

Adi juga mengapresiasi sikap Presiden yang siap dikritik. Tapi ia mengingatkan, rakyat punya cara sendiri menunjukkan cintanya pada negeri ini.

 

“Kritik itu vitamin demokrasi. Jangan dianggap ancaman. Yang bahaya itu justru nyinyir yang merusak tanpa solusi,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, saat menghadiri Harlah PKB ke-27, Rabu (23/72/205) malam, Presiden Prabowo mengakui bahwa pihaknya memerlukan kritik yang berfungsi sebagai pengawasan. Namun yang sering terjadi, kritik yang disampaikan lebih sekedar nyinyir.

 

"Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan, tapi kalau nyinyir agak lain. Kita (seperti) nggak ada yang bener gitu, kita mau kerja baik, nggak ada yang bener," kata Prabowo.

 

Di sisi lain Prabowo memahami ada saja kritik yang muncul di balik kebijakannya. Ia mencontohkan banyak nyinyiran yang diterima saat menjalankan program makan bergizi gratis. Nyinyiran itu, kata Prabowo, kerap membenturkan kewajiban negara dalam memberikan pendidikan dan makanan untuk rakyat.