PDIP Tak Akan Masuk Kabinet

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perintahkan seluruh kader Banteng untuk dukung Pemerintah. Sebagai peraih kursi terbanyak di Senayan, tentunya dukungan politik PDIP akan memuluskan program-program Pemerintahan.

 

“Kami bersyukur, berterima kasih atas bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” ungkap Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (3/8/2025).

 

Muzani yakin, dukungan itu bukan sekedar basa-basi politik belaka. Mengingat, Mega sudah beberapa kali menyampaikan sikap serupa dalam berbagai pertemuan.

 

“Ibu Mega selalu bilang, pemerintahan yang lahir dari suara rakyat harus punya legitimasi kuat untuk menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Muzani.

 

Gerindra, lanjut Muzani, juga menghormati keputusan PDIP yang memilih tidak masuk dalam koalisi Pemerintah. “Kebijakan Ibu Mega itu bukan soal masuk atau tidak masuk kabinet. Tapi soal tanggung jawab bersama menjaga Indonesia,” katanya.

 

Seperti diketahui, sikap resmi PDIP disampaikan Mega saat menutup Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu (2/8). Di forum itu, Mega meluruskan kekacauan tafsir demokrasi di tanah air.

 

“Indonesia bukan negara parlementer. Di sistem presidensial, nggak ada istilah oposisi atau koalisi seperti di Eropa sana. Yang ada, ya demokrasi yang bersandar pada konstitusi dan kedaulatan rakyat,” tegas Presiden RI ke-5 itu.

 

Mega menegaskan, PDIP tidak akan masuk kabinet. Tapi, juga tidak akan duduk sebagai oposisi. Partai berlambang kepala banteng itu memilih posisi sebagai penyeimbang kritis.

 

Kita tidak di dalam, juga tidak di luar. Kita berada di rel konstitusi. Mendukung jika benar, bersuara lantang jika ada penyimpangan,” kata Mega mantap.

 

Mega mengingatkan, politik bukan sekadar urusan kursi dan kekuasaan. “Partai kita berdiri di atas kebenaran, keadilan sosial, dan moralitas politik seperti yang diajarkan Bung Karno,” tandas Mega.

 

Mega juga memperingatkan, PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, tapi akan mengkritik jika Pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat. “Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka PDIP tidak akan diam. Kita bersuara!” seru Mega.

 

Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat, Lasarus, ikut menegaskan posisi partainya. “Ibu Ketua Umum menempatkan PDIP sebagai penyeimbang. Kami dukung kebijakan yang baik, tapi tetap kritis,” ujarnya.

 

Lasarus menambahkan, sikap ini bukan plin-plan, tapi bagian dari strategi politik berbasis ideologi. “Kami tetap di luar pemerintahan. Tapi tidak menjadi musuh pemerintah,” katanya.

 

Sementara itu, pengamat politik Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan membaca dinamika ini sebagai sikap realistis PDIP. Menurutnya, relasi PDIP dengan Prabowo masih terganjal sisa “luka politik” dengan Presiden Joko Widodo.

 

“Relasi PDIP dengan Pak Jokowi masih belum cair. Itu yang membuat PDIP belum bisa all out mendukung Prabowo secara bulat,” ujar Kacung kepada tangselpos.id kemarin.

 

Kacung menilai, selama belum ada rekonsiliasi utuh antara PDIP dan Jokowi, posisi politik Banteng akan berada di dua kaki. Tidak benar-benar oposisi, tapi juga belum total gabung mendukung.