Setelah Warga Protes, Bupati Pati Batalkan Kenaikan Pajak 250 Persen

JAWA TENGAH - Bupati Pati, Sudewo, akhirnya membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah mendapat protes dari warga.

 

Pengumuman pembatalan disampaikan Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/8/2025). Mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, Sudewo hadir bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

 

“Mencermati perkembangan situasi dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang, saya memutus­kan kebijakan kenaikan PBB sebe­sar 250 persen dibatalkan,” ujarnya.

 

Dengan pembatalan ini, tarif PBB akan kembali seperti tahun 2024. Bagi warga yang sudah membayar, kelebihan akan dikembalikan. “Teknisnya akan diatur oleh BPKAD dan para kepala desa,” jelasnya.

 

Sudewo menegaskan, pembatalan ini tidak akan mengurangi komit­men Pemkab Pati dalam membangun daerah. “Jika ada yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ucapnya.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berharap pembatalan kebijakan ini dapat meredakan kema­rahan publik dan menjaga stabilitas daerah. “Membangun daerah yang utama adalah kondusivitas,” tuturnya.

 

Luthfi mengingatkan kepala daerah agar tidak arogan dan tetap menghar­gai aspirasi rakyat. “Harus lebih lem­but, menghargai, sopan, dan santun dalam mendengar aspirasi masyarakat dari mana pun,” ujarnya.

 

Mantan Kapolda Jateng itu menam­bahkan, sebelumnya ia telah mereko­mendasikan pencabutan kebijakan tersebut setelah melakukan evaluasi dan meninjau situasi di lapangan.

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karna­vian, juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kemampuan rakyat dalam setiap ke­bijakan. “Jangan sampai membebani rakyat. Program presiden pro-rakyat, jadi setiap kebijakan harus hati-hati dampaknya ke rakyat kecil,” ujarnya di Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025).

 

Tito mengimbau kepala daerah lain untuk melakukan kajian mendalam dari aspek hukum maupun sosial sebelum membuat kebijakan. “jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit," kata dia.

 

Demo Tetap Jalan

Meski pembatalan sudah diu­mumkan, rencana aksi protes yang dijadwalkan Rabu (13/8/2025) tetap mendapat dukungan luas. Salah satunya terlihat dari karangan bunga kiriman warga yang mengatasnamak­an Wonge Petinggi se-Kecamatan Margorejo, berisi pesan protes ke­pada Sudewo.

 

“Selamat berjuang dan sukses kawan. Temui rakyatmu kalau kamu tidak merasa menindas hak-hak kami,” tulis pesan di karangan bunga tersebut.

 

Kardi, salah satu inisiator aksi, menyebut dukungan moral disertai bantuan logistik terus mengalir. Donasi, yang didominasi air mineral kemasan, kini menumpuk di beber­apa titik, mulai dari depan Kantor DPMPTSP, DPRD Kabupaten Pati, hingga Alun-alun Pati, dengan total lebih dari 7.000 dus.

 

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku tidak percaya pada pem­batalan yang diumumkan Sudewo dan memastikan aksi tetap digelar. Menurutnya, bupati seperti sedang cari simpati dengan pembatalan ini. “Aksi tetap lanjut,” tegas Koordinator Lapangan Teguh Istiyanto.

 

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menuai protes karena menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Menanggapi kritik warga, ia bahkan sempat menantang 50.000 rakyatnya untuk meng­gelar demo.