Kejar Target 82,9 Juta Penerima Manfaat, Tahun 2026 MBG Disiapkan Dana Rp 335 Triliun

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan bisa dinikmati oleh 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026. Untuk mencapai target itu, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 335 triliun.

 

Sejauh ini, realisasi penerima manfaat MBG, baik anak sekolah dan ibu hamil, sudah sebanyak 20,5 juta. Jumlah ini, jauh di atas target awal Badan Gizi Nasional (BGN), yakni 17,5 juta penerima manfaat sepanjang 2025.

 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku dapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 ini.

 

"Tadinya, target melayani 17,5 juta dengan 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan dana Rp 71 triliun. Tapi, Pak Presiden menginginkan percepatan yang luar biasa, 82,9 juta harus diberikan manfaat di akhir tahun ini," ungkap Dadan, saat Talkshow Potret 1 Tahun BGN, di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

 

Dengan target jumlah penerima ini, Dadan memperkirakan, program ini akan menelan sekitar Rp 1,2 triliun setiap harinya. Asumsinya, setiap SPPG berproduksi sebanyak 20-21 hari per bulan. Besaran dana yang diperlukan mencapai Rp 25 triliun setiap bulan, atau Rp 300 triliun dalam setahun.

 

Dadan melanjutkan, selain untuk operasional MBG, anggaran Rp 300 triliun lebih ini juga untuk biaya proses digitalisasi. Agar setiap pengeluaran SPPG tercatat dan mudah dipantau. Selain itu, untuk mempercepat pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 

Dia merinci, data terbaru, jumlah penerima manfaat program MBG sudah tembus 20,5 juta orang melalui 5.905 SPPG. Untuk mencapai target 82,9 juta penerima, berarti masih ada sekitar 62,4 juta yang perlu disasar.

 

Ditambahkan Dadan, di luar 5.905 SPPG yang sudah beroperasi, sudah ada 19.000 SPPG baru yang masih dalam tahap konstruksi. Sebagian tinggal menunggu verifikasi agar dapat turut melayani program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

 

"Kami tengah memverifikasi SPPG yang sudah lolos di portal mitra kami sebanyak 19.000. Tinggal kami percepat. Walau belum operasional, tapi bangunannya sudah berdiri," paparnya.

 

Karena belasan ribu SPPG ini hampir siap, Dadan pede, target dari Presiden Prabowo melayani 82,9 penerima manfaat akhir tahun ini dapat tercapai. "SPPG ini rampung paling lambat akhir Oktober atau awal November nanti," ucapnya, yakin.

 

Menurut Dadan, selain memenuhi gizi rakyat, dengan semakin banyak penerima MBG, maka pertumbuhan ekonomi lokal semakin meningkat. Setiap SPPG bakal menyerap banyak tenaga kerja dan produk pangan lokal.

 

Satu SPPG saja, kata Dadan, butuh minimal 15 pemasok beras, telur, sayur, ayam, buah, dan susu. Satu SPPG yang melayani 3.000 porsi butuh 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 450 liter susu setiap hari. Tiap satu pemasok dapat mempekerjakan 1 hingga 15 orang.

 

Mengenai kendala, Dadan menyabut, ada dua yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG. Yakni penyalahgunaan anggaran dan kasus keracunan makanan. Untuk penyalahgunaan anggaran, akan dicegah dengan kontrol dari sistem yang dibangun. Makanya, dia lebih khawatir terhadap risiko keracunan.

 

Anggaran, terang Dadan, tak disimpan di rekening BGN. Tapi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penyaluran anggaran diverifikasi lebih dulu oleh BGN dan mitra sebelum masuk ke virtual account SPPG. Tiap pengeluaran, punya pagu yang jelas. Misalnya, masak telur, biaya yang dialokasikan Rp 6.500 per porsi. Mitra harus membuktikan harga telur sesuai dengan harga pasar, misalnya Rp 30.000 per kilogram.

 

Artinya, kata Dadan, praktik mark up harga oleh mitra MBG mudah terdeteksi. Kalau ada yang mencoba mark up, dinaik-naikkan harganya, dalam waktu singkat langsung ketahuan. 

 

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa harga pasar acuan yang berlaku. Jika klaimnya lebih tinggi, mitra harus mengembalikan selisihnya," terangnya.

 

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo menyebut, MBG telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam kurun waktu delapan bulan, program unggulan ini telah membentuk 5.800 SPPG di 38 provinsi, menciptakan 290 ribu lapangan kerja, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.

 

"PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa," kata Prabowo.

 

MBG, lanjut Prabowo, bukan sekadar program sosial. Melainkan fondasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan angka kehadiran siswa di sekolah dan prestasi belajar menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program ini.

 

 Prabowo lalu mengumumkan, Pemerintah mengalokasikan Rp 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG dan menargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui, MBG cukup kesulitan menjangkau daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Karenanya, BGN meminta bantuan Kemendagri mengkoordinasikan Pemda 3T membentuk SPPG.

 

Tito memastikan, selama ini Pemda mendukung penuh program MBG. Salah satunya menyediakan lahan untuk SPPG. 

 

"Kalau di kota, banyak pengusaha mau kerja sama membangun dapur. Tapi, di daerah 3T tidak banyak. Kepala BGN meminta bantuan Kemendagri," kata Tito, saat sambutan dalam seminar yang diadakan Kemendagri, seperti dalam tayangan YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

 

Ketua MPR Ahmad Muzani berharap, membesarnya alokasi anggaran MBG dapat sejalan dengan manfaat yang dirasakan rakyat. Dia meminta BGN bekerja lebih optimal menyalurkan MBG agar lebih tepat sasaran.

 

"Lebih banyak orang, lebih banyak lagi puluhan jutaan siswa menikmati sesuai target," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).