Kementerian Turun Tangan, Tangsel Kejar Kepastian Kerjasama Sampah ke TPA Nambo

CIPUTAT - Kerja sama antarwilayah dalam menangani persoalan sampah kembali dibahas serius. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan sejumlah daerah lain menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, pertemuan yang digelar awal pekan ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Asisten Daerah Jawa Barat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta PT Semen Cibinong yang menjadi mitra penerima Refuse Derived Fuel (RDF).

 

“Intinya, rapat ini melanjutkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan seluruh bupati serta wali kota pada 2024 lalu. Fokusnya pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lulut Nambo,” ujar Benyamin, Selasa (9/9).

 

TPA Lulut Nambo sendiri digadang menjadi pusat pengolahan sampah modern dengan teknologi RDF, di mana sampah akan diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen. Namun, Benyamin mengakui pelaksanaan penuh proyek ini belum bisa segera berjalan.

 

“Semuanya berjalan normatif tetapi memang belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, karena masih ada beberapa unsur-unsur teknis, misalnya siapa pengelola kawasan, apakah BUMD Jawa Barat atau pihak ketiga. Ada juga urusan perizinan. Target KLHK baru 2027 bisa beroperasi penuh,” katanya.

 

Atas kendala tersebut, dalam forum itu Benyamin meminta agar segera dilakukan percepatan. Paling tidak, kata dia, sistem sanitary landfill bisa diambil sebagai alternatif sementara terlebih dahulu. 

 

"Artinya, kalau bisa disepakati sanitari landfill dulu diasistensi oleh kementerian LH. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa beroperasi," tegas Benyamin.

 

Benyamin melanjutkan bahwa sebenarnya dari kerjasama yang telah dijajaki sejak tahun lalu tersebut, target pembuangan sampah mencapai 2.300 ton. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, Tangsel jadi hanya kebagian mengirim 50 ton saja per hari. 

 

"Lalu Tangsel dapat alokasi kurang lebih 300 sampai 500 ton. Tetapi dengan kondisi sekarang, ini harus hanya bisa seluruh daerah kota itu hanya bisa 50 ton per hari. Nggak ada signifikansinya buat tangsel Jadi pembicaraan ini masih akan terus diintensifkan," paparnya. 

 

Benyamin menyatakan jika kerjasama ini berhasil dijalankan, Pemkot Tangsel siap mendukung skema pembiayaan yang berlaku, termasuk pembayaran tipping fee. 

 

“Dulu Rp125 ribu per ton, sekarang ada evaluasi sekitar Rp250 ribu per ton. Kita siap. Tapi memang pembicaraan belum sampai ke titik itu teknisnya juga belum,” tegasnya.

 

Meski belum ada titik terang terkait pelaksanaan kerjasama ini, Benyamin akan membawa hasil pertemuan ini untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Banten, Andra Soni. 

 

Sementara itu untuk diketahui, kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini kembali dimatangkan setelah kerjasama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Pandeglang sirna. 

 

"Kemarin tapi Bupatinya sudah nelfon ke saya. Sudah rapat ke dua belah pihak, LH sama LH, ya batal. Saya akan sampaikan kepada Gubernur bahwa TPA Bangkonol Pandeglang tidak jadi kita laksanakan minta arahan beliau seperti apa," pungkasnya.