Demokrat Dorong Reformasi DPR, Rakyat Tuntut Perubahan Bukan Sekadar Ganti Wajah

JAKARTA - Peristiwa amuk massa pada akhir Agustus 2025 harus dilihat sebagai peringatan keras dan koreksi bagi legislatif. Tak ada jalan lain, kecuali DPR melakukan reformasi dan bukan sekadar ganti wajah dengan pergantianantar waktu (PAW) anggota parlemen.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Benny K Harman menyikapi peristiwa amarah massa yang terjadi sepanjang 25-31 Agustus 2025. Dia mengatakan, peristiwa Agustus kelabu itu harus disikapi dengan perbaikan-perbaikan lembaga legislatif.

 

“Amarah harus dilihat sebagai peringatan keras dan koreksi bagi Dewan,” kata Benny di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

 

Upaya reformasi kelembagaan DPR, kata Benny, merupakan jawaban atas aksi massa yang berbuntut pembakaran fasilitas publik dan penjarahan kediaman pribadi pejabat publik.

 

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, kericuhan yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Tanah Air, menjadi indikator bahwa lembaga legislatif harus berbenah. Rakyat, kata dia, menuntut perubahan, bukan sekadar pergantian wajah.

 

“Mereka (rakyat) ingin DPR kembali menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, bukan perpanjangan tangan oligarki," tegasnya.

 

Menurut Benny, reformasi kelembagaan DPR dan partai politik (parpol), merupakan tuntutan rakyat. Yaitu, termasuk bagian dari tuntutan 17+8 yang digaung­kan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Indonesia (UI) saat demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

 

"Tuntutan itu bisa terealisasi jika internal DPR berbenah diri. Misalnya, Alat Kelengkapan Dewan harus dibenahi agar kondusif bagi anggota dewan menjalankan hak-hak konsti­tusionalnya dalam melakukan fungsi pengawasan," ujarnya.

 

Pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, kata Benny, menjadi bagian penting dari upaya menjaga demokrasi. Dia mengatakan, setiap kali par­lemen kehilangan legitimasi, de­mokrasi berada di ujung tanduk.

 

“Menyelamatkan demokrasi berarti menyelamatkan DPR. Dan menyelamatkan DPR be­rarti mengembalikan kedaulatan kepada rakyat," katanya.

 

Benny juga mengomentari komposisi koalisi besar pen­dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di DPR. Koalisi gemuk, kata dia, semestinya tidak membuat DPR menjadi rubber stamp (tukang stampel) dan pasif dalam mengawasi kinerja Pemerintah.

 

"Fungsi representasi harus tetap dijalankan dengan mem­fungsikan alat kelengkapan Dewan yang sudah ada," katanya.

 

Meskipun mayoritas Fraksi di DPR adalah pendukung Presiden Prabowo, kata Benny, semesti­nya kemandirian DPR sebagai harus tetap dijaga dan dikawal. Kata dia, demonstrasi terjadi di DPR karena parlemen tidak bekerja maksimal.

 

"Ini yang dikhawatirkan, DPR menjadi mudah dimanipulasi dan rawan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekua­saan," tandas Benny