Istana Kasih Penjelasan

JAKARTA - Sosialisasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk video mulai diputar di bioskop sebelum film dimulai. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat, Istana langsung kasih penjelasan.

 

Dalam video berdurasi beberapa menit itu, menampilkan angka-angka capaian dari program pemerintah. Antara lain: produksi beras nasional tembus 21,76 juta ton per Agustus 2025, pencetakan sawah 225 ribu hektare, serta ekspor jagung perdana 1.200 ton.

 

Tak cuma itu. Video juga menampilkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan 6 Januari 2025. Pemerintah sudah mendirikan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) plus membentuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Semua dibungkus dengan narasi pidato Prabowo: “Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.”

 

Setelah tayangan berakhir, barulah muncul peringatan khas bioskop: “dilarang merekam.” Lalu, film utama diputar.

 

Di media sosial, pemutaran program keberhasilan Pemerintah langsung jadi bahan gunjingan. Akun X @DianSandiU menulis: “Nonton bioskop sekarang ada Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibrannya. Jangan koment aneh-aneh, ini penting agar generasi muda tahu kerja pemerintah.”

 

Tapi akun lain, @JukiHoki, nyeletuk: “Kalau mau banyak penonton, sekalian dong Pak tambah 10.000 bioskop di pelosok. Jadi pekerja film juga happy, nambah lapangan kerja pula.”

 

Menanggapi polemik yang ada, Istana langsung kasih penjelasan. “Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan itu lumrah,” terang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu (14/9/2025).

 

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga ikut bicara. Katanya, layar bioskop itu sah-sah saja dipakai. Toh, iklan komersial bisa tayang, masa pesan pemerintah tidak boleh. “Kalau iklan minuman energi boleh masuk bioskop, masa capaian pemerintah tidak? Ini agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan pemerintah,” kata Hasan.

 

Hasan juga buru-buru menepis isu pemborosan anggaran. Menurutnya, video itu tidak pakai duit negara. “Kerja sama dengan stakeholder dilakukan tanpa biaya. Kuncinya komunikasi baik dengan kelompok masyarakat yang ingin mendukung,” tegasnya.

 

Diketahui, ini bukan pertama kali layar bioskop dipakai pemerintah. Tahun 2018, Presiden ke-7 Joko Widodo juga sempat menayangkan iklan kinerja jelang Pemilu 2019. Waktu itu, Menteri Kominfo Rudiantara bilang iklan tersebut sah karena bukan kampanye, cuma laporan kinerja.

 

Alasan lain: jumlah penonton bioskop terus melonjak. Dari 96 juta orang pada 2014, melonjak jadi 150 juta penonton pada 2018, dengan layar bioskop bertambah dari 1.000 jadi 1.700. Kini, target pemerintah jelas: generasi muda yang betah nongkrong di bioskop.