Purbaya Siap Bongkar Mafia Tekstil dan Baja: “Kami Sudah Tahu Siapa Mereka”

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan besar. Kali ini, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menargetkan praktik penyelundupan di sektor tekstil dan baja, dua komoditas yang selama ini rawan manipulasi dan merugikan negara.

 

“Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin banyak—terutama tekstil, baja, dan lainnya,” ujar Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

 

Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengantongi daftar nama para pelaku besar di balik jaringan penyelundupan tersebut.

“Kita sudah tahu siapa mereka. Tinggal pilih saja siapa yang mau kita proses,” tegasnya.

 

Purbaya menambahkan, pihaknya tengah menghitung potensi pengembalian uang negara dari hasil penindakan kasus-kasus itu. Ia juga tak menampik adanya praktik kolusi antara oknum aparat pajak dan wajib pajak yang kerap merugikan negara, misalnya lewat negosiasi atau tawar-menawar dalam penetapan nilai pajak.

 

“Akhirnya pemerintah cuma dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Biasanya begitu,” ungkapnya.

 

Untuk menutup celah tersebut, Purbaya berkomitmen memperkuat sistem berbasis teknologi informasi agar transaksi dan pelaporan pajak lebih transparan.

“Ke depan, kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan tidak akan segan menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik penyelundupan, sekalipun berada di bawah perlindungan pihak berpengaruh.

“Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya ada yang paling tinggi, yaitu Presiden. Jadi, pasti beres,” katanya saat menghadiri acara di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

 

Ia menyebut praktik penyelundupan selama ini paling marak di sektor tekstil, rokok, dan baja. Selain menggerus penerimaan negara, aktivitas ilegal itu juga melemahkan industri dalam negeri yang sedang berjuang menghadapi serbuan produk impor.

 

Langkah Purbaya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha. Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Erwin Taufan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah.

 

“Seratus persen kami mendukung. Ini penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan dan importasi, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

 

Menurut Erwin, penyelundupan tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari pajak dan bea masuk, tetapi juga menurunkan daya saing produk lokal.

“Kami siap memberi masukan dan berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan penyelundupan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, menilai importasi ilegal menjadi penyebab utama tersendatnya pertumbuhan industri tekstil nasional.

“Selain menghilangkan potensi penerimaan pajak dan bea masuk, impor ilegal juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi produk domestik,” ujarnya.

 

Jemmy mengusulkan dua langkah konkret bagi pemerintah:

 

1. Menetapkan pelabuhan khusus (entry point) untuk importasi pakaian jadi.

 

2. Memperbaiki tata kelola impor produk tekstil dan pakaian jadi (TPT) yang sering menggunakan sistem kontainer borongan.

 

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, mendorong Menkeu untuk segera melaporkan para mafia penyelundupan ke aparat penegak hukum.

“Kalau Menkeu benar-benar punya datanya, laporkan langsung ke Kejaksaan Agung atau Kepolisian,” ujarnya.

 

Herdiansyah menilai langkah tegas Purbaya bisa menjadi momentum penting pemberantasan korupsi dan penyelundupan lintas sektor yang selama ini merugikan keuangan negara.