Gerindra Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra di DPR, Bambang Haryadi memastikan, Fraksi Gerindra di Senayan mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

 

Menurut Bambang, Presiden Soeharto memiliki kontribusi besar dalam sejarah pembangunan nasional. Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencatat berbagai kemajuan penting. 

 

“Gerindra mendukung rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto,” tegas Bambang di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

 

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR itu berpendapat, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memberikan sejumlah manfaat bagi rakyat. Yaitu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan, penguatan sektor pendidikan, program transmigrasi, ketahanan pangan, hingga stabilitas ekonomi. 

 

“Kami menilai banyak capaian yang telah dilakukan Pak Harto, terutama dalam bidang pembangunan dan swasembada pangan,” tambah Bambang. 

 

Kader Gerindra di daerah juga mendukung pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra mengatakan, Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan. Soeharto, kata dia, berhasil membangun fondasi ekonomi, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat ketahanan nasional. 

 

Sutan menegaskan, kiprah Soeharto dalam membawa Indonesia keluar dari kondisi sulit pasca-1965 menuju era pertumbuhan ekonomi yang kuat pada dekade 1970-1990, merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. 

 

“Kita harus objektif melihat sejarah,” ujar Sutan Adil di Jambi, Minggu (2/11/2025). 

 

Di bawah kepemimpinan Soeharto, kata Sutan, Indonesia ke luar dari keterpurukan, swasembada pangan tercapai, pembangunan infrastruktur merata, dan stabilitas nasional terjaga. Menurut Sutan, capaian tersebut bukanlah capaian kecil. 

 

 

Sangat layak Pak Harto dikenang dengan penghargaan tertinggi sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya.

 

Sutan menambahkan, penilaian terhadap Soeharto harus ditempatkan secara adil dalam konteks sejarah. Dia mengatakan, setiap era memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda, namun kontribusi besar terhadap bangsa tidak boleh dihapus oleh dinamika politik masa lalu.

 

 “Tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi kita harus jujur bahwa keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan desa menjadi warisan penting bagi Indonesia modern,” katanya. 

 

Sutan menyimpulkan, penghargaan terhadap Soeharto bukan hanya bentuk penghormatan pribadi, tetapi juga pengakuan atas kerja keras generasi yang turut membangun bangsa di masanya. Dia menegaskan, posisi Gerindra adalah menghormati jasa semua tokoh bangsa, termasuk Soeharto. 

 

Beliau telah membuktikan komitmennya untuk rakyat. Saya pribadi berpandangan sudah saatnya negara memberikan pengakuan resmi dalam bentuk gelar Pahlawan Nasional,” pungkasnya. 

 

Pandangan berbeda disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti. Dia menilai, usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional merupakan sebuah kontradiksi. 

 

“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar Pahlawan Nasional? Berarti mereka melawan Pahlawan Nasional. Ada kontradiksi yang tidak mungkin bisa selesai begitu saja,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025). 

 

Esti menambahkan, pemberian gelar kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain terkait status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru. Salah satunya adalah Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

 

“Kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, logikanya dari mana? Saya kira ini juga perlu diklarifikasi terlebih dahulu,” ujar kader partai berlambang Banteng ini. 

 

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, keputusan terkait usulan gelar pahlawan untuk Soeharto akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025. Dia mengaku telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang menolak usulan tersebut. 

 

 

Keberatan-keberatan itu kami tampung dan bawa ke forum tim pengkajian. Namun karena syarat formal telah terpenuhi, maka usulan tetap kami ajukan,” kata Gus Ipul di Jakarta, Minggu (2/11/2025).