Soal Utang Whoosh, Danantara Tanggung Jawab Operasional, Pemerintah Tangani PSO

JAKARTA - Pemerintah resmi membagi peran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan fokus mengelola sisi operasional, sementara pemerintah menangani infrastruktur dan subsidi layanan publik (Public Service Obligation/PSO).

 

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembagian tanggung jawab ini sudah ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat efisiensi dan memperbaiki tata kelola bisnis Whoosh yang sempat tersandera persoalan utang. 

 

“Yang sudah disampaikan Pak Presiden, untuk operasional tentu jadi tanggung jawab Danantara. Kami akan memastikan Whoosh berjalan optimal dan memberikan layanan terbaik,” ujar Dony di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

 

Dony menilai keberadaan Whoosh membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam mobilitas antarwilayah dan efisiensi waktu tempuh. Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal pembiayaan dan restrukturisasi utang.

 

“Ini solusi terbaik. Mana yang porsinya Danantara akan kami jalankan, terutama soal operasional. Sementara infrastruktur tetap di bawah pemerintah,” jelasnya.

 

Dengan restrukturisasi dan dukungan PSO, Dony yakin Whoosh bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

 

Targetnya, volume penumpang meningkat seiring dengan penurunan tarif dan peningkatan frekuensi perjalanan. 

 

“Harapan kami, layanan Whoosh makin baik dan makin banyak masyarakat yang naik. Ini bukan hanya proyek transportasi, tapi simbol efisiensi dan modernisasi,” pungkas Dony.

 

Restrukturisasi Utang Diselesaikan Tahun Ini

Danantara, kata Dony, kini tengah menyiapkan tim negosiasi bersama pemerintah dan PT KCIC untuk memfinalisasi restrukturisasi utang dengan pihak China.

 

Proses ini, menurutnya, akan mencakup pembahasan tenor pinjaman, bunga, serta mata uang pembayaran. 

 

“Nanti akan ada tim dengan Pak Luhut. Kami lebih di sisi korporasi, menyiapkan data dan struktur yang paling sustain. Targetnya selesai tahun ini, karena secara korporasi nggak rumit,” tegas Dony.

 

Ia memastikan, secara finansial Whoosh sudah sehat. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) KCIC disebut positif. Masalah utama hanya pada cicilan utang yang harus dinegosiasikan ulang. 

 

EBITDA sudah positif. Jadi ini hanya soal cara bayar cicilan saja. Secara korporasi nggak sulit,” ujarnya optimistis.

 

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintah akan ikut menanggung sebagian beban operasional Whoosh lewat skema PSO, seperti moda transportasi publik lainnya.

 

Selama ini, proyek kereta cepat tidak mendapat subsidi, sehingga biaya tiket relatif tinggi bagi penumpang. 

 

“Ke depan, Whoosh akan ada porsi PSO-nya yang ditanggung pemerintah. Untuk sarana dan operasional, akan dijalankan bersama-sama oleh BUMN atau badan usaha lain,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/11/2025).

 

Rosan menegaskan, langkah ini sejalan dengan Undang-Undang yang mengamanatkan pemerintah untuk menanggung prasarana transportasi massal. Sementara, pengelolaan operasionalnya bisa dilakukan oleh BUMN atau entitas profesional seperti Danantara.

 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, publik tak perlu khawatir soal utang proyek yang nilainya mencapai Rp117 triliun.

 

Menurutnya, negara mampu membayar kewajiban itu tanpa mengganggu keuangan negara.

 

“Pokoknya nggak masalah. Memang kita harus bayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya jauh lebih besar: mengurangi macet, polusi, dan mempercepat mobilitas,” kata Prabowo.

 

Ia juga menyinggung efisiensi anggaran sebagai salah satu sumber pembiayaan. “Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Uang nanti banyak untuk rakyat semua,” tegasnya.