PKL Pasar Serpong Tolak Relokasi Ke Belakang Pasar

SETU-Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Serpong mendatangi Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di Kecamatan Setu pada Kamis (13/11). Mereka mengadu kepada Dewan terkait relokasi ke bagian belakang pasar tradisional tersebut. 

 

 Koordinator PKL Pasar Serpong, Bambang Ferdiansyah menegaskan, bahwa para pedagang bukan menolak penataan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, melainkan meminta lokasi berjualan yang lebih strategis agar usaha mereka tetap berjalan.

 

 “Kalau kami ditempatkan di belakang, itu sama saja mematikan usaha kami. Sudah pernah kami coba tiga hari, tapi dagangan sepi, bahkan banyak yang busuk,” ujar Bambang usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Tangsel. 

 

Menurut Bambang, pedagang sepakat untuk tertib dan mendukung program pemerintah, namun berharap kebijakan yang diterapkan tidak merugikan mata pencaharian mereka. Ia pun menyampaikan, tiga usulan utama kepada Pemkot Tangsel. 

 

Pertama, penerapan zonasi lokasi dan waktu bagi PKL agar tetap dapat berjualan di area depan pasar tanpa menimbulkan kemacetan. Kedua, penetapan aturan jam operasional yang jelas agar penataan tidak menghambat aktivitas ekonomi. Ketiga, adanya penataan kolaboratif, di mana pedagang dan pemerintah duduk bersama menentukan area yang efektif dan adil.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Badrusalam meminta seluruh pihak terkait mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pengelola pasar, hingga Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

 

“Hasil RDP ada tiga tuntutan dari pedagang, terutama soal zona khusus bagi PKL di sekitar jalan, kesiapan diatur jam operasional dan kebersihan, serta permintaan agar kebijakan relokasi ke belakang pasar dievaluasi,” jelas Badrusalam.

 

Menurut Badrusalam, DPRD mengapresiasi sikap pedagang yang menyampaikan aspirasi dengan cara elegan dan konstruktif. “Kami apresiasi karena mereka ingin ditata, bukan dipinggirkan. Mereka ingin tertib, bukan disingkirkan’. Itu diksi yang sangat baik,” ujarnya.

 

Badrus menilai, aspirasi pedagang merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus disikapi dengan bijak. Untuk itu, DPRD mendorong pertemuan lanjutan yang lebih teknis guna merumuskan solusi komprehensif. “Kami sudah berbicara dengan Disperindag sebagai leading sector agar bisa menginisiasi pertemuan bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.

 

 Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan penertiban lalu lintas dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. “Satu sisi, Dishub menilai penertiban perlu untuk kelancaran lalu lintas, tapi di sisi lain, pedagang di pinggir jalan juga butuh perhatian karena itu sumber penghasilan mereka,” terang Badrus.

 

Dia menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut bukan yang terakhir. Akan ada agenda lanjutan untuk membahas teknis relokasi, termasuk simulasi zonasi dan evaluasi kebijakan yang sudah berjalan.

 

Terkait keluhan pedagang mengenai biaya sewa los atau kios di dalam pasar, Badrus mengungkapkan, bahwa sebagian kios tersebut dimiliki oleh pihak perorangan, sehingga pemerintah memiliki keterbatasan kewenangan. “Kami akan tanyakan kepada dinas terkait seperti apa janji awalnya kepada pedagang, karena ini juga menyangkut hak dan tanggung jawab pengelola,” tegasnya. 

 

Badrus menegaskan, bahwa DPRD Tangsel berkomitmen untuk mengawal aspirasi pedagang hingga ada solusi yang berpihak pada kepentingan bersama. “Solusinya adalah semua pihak harus bisa duduk bareng, termasuk pihak ketiga pengelola pasar. Dengan komunikasi terbuka, Insya Allah kita bisa temukan titik tengah,” pungkasnya.