Benyamin Sebut Masih Ada Enam Jabatan Strategis Masih Kosong

CIPUTAT-Sebanyak 81 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dirotasi dan mutasi gelombang pertama. Perombakan ini menjadi langkah awal penataan birokrasi yang ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun. 

 

Pengambilan sumpah jabatannya oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dilakukan dalam prosesi yang digelar di Aula Blandongan Puspemkot, Jumat (21/11). Mutasi dan rotasi pejabat ini merupakan yang pertama kali dilakukan Benyamin di periode kedua dia menjabat Wali Kota. 

 

 Benyamin menegaskan, bahwa proses masih jauh dari selesai karena sejumlah posisi belum terisi. “Totalnya 81 orang, dan ini belum selesai. Eselon III B masih banyak yang kosong,” ujar Benyamin. 

 

Pengisian jabatan tahap berikutnya akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk posisi yang ditinggalkan pejabat yang memasuki masa pensiun per 1 Desember. 

 

Senin (24/11), Pemkot Tangsel akan mengirim surat kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN untuk meminta izin membuka seleksi terbuka (open bidding) bagi sejumlah jabatan eselon II.

 

 Seleksi tersebut akan dibuka untuk beberapa posisi strategis, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta satu posisi Staf Ahli Wali Kota.

 

Benyamin berharap seluruh proses bisa berjalan cepat, sehingga rotasi tahap kedua dan pengisian jabatan baru dapat dirampungkan pada Desember. 

 “Harapan saya, Desember semuanya selesai. Rotasi selesai, pengisian jabatan baru juga selesai,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan, percepatan penataan ini penting agar pejabat yang menempati posisi baru dapat langsung menyusun usulan pengguna anggaran dan melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2026. 

 

 Dalam gelombang rotasi kali ini, sejumlah pejabat menduduki posisi baru, antara lain Wahyudi Leksono sebagai Kepala BKPSDM, Eki Herdiana sebagai Kepala Bapenda, Oki Rudianto memimpin Kesbangpol, Heli Slamet menjadi Kepala Dinsos, serta Fuad yang kini menakhodai Bapelitbangda. 

 

 Selain itu, Ervin Ardani ditunjuk sebagai Kepala Dispar, Heru Sudarmanto memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Hadi Widodo sebagai Sekretaris DLH, Tomi Patria Edwardy sebagai Sekretaris DPK, dan Yanuar kini menjabat Sekretaris Dishub.

 

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wanto Sugito menegaskan, rotasi merupakan kewenangan penuh kepala daerah, namun tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Pernyataan Wanto ini menanggapi langkah Wali Kota Benyamin Davnie merotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) pada Jumat (21/11). 

 

 Wanto berharap langkah rotasi dan mutasi tersebut tidak dijalankan hanya sebagai formalitas atau rutinitas tahunan tanpa arah yang jelas. “Rotasi dan mutasi pejabat adalah hak prerogatif Wali Kota. Kami menghormati penuh kewenangan tersebut,” ujarnya. 

 

Ia menilai, bahwa perombakan pejabat harus menjadi momentum pembenahan birokrasi, bukan hanya pergantian posisi semata.

 

 Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, bahwa rotasi harus berbasis pada evaluasi objektif terhadap kinerja, integritas, dan rekam jejak pejabat. Sistem meritokrasi harus menjadi pedoman utama agar aparatur yang ditempatkan benar-benar sesuai kompetensi.

 

“Harapan kita, perombakan ini benar-benar berbasis kinerja, integritas, dan rekam jejak. Bukan sekadar ganti orang, tapi ganti pola kerja ke arah yang lebih baik,” tegasnya. Ia menyampaikan bahwa pergantian pejabat seharusnya membawa pembaruan cara kerja, bukan hanya perubahan nama jabatan.

 

 Dia juga mengingatkan bahwa Kota Tangsel kini berada pada periode penting dalam agenda pembangunan daerah. Berbagai tantangan mulai dari peningkatan infrastruktur hingga isu sosial menuntut birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

 Ia menilai, bahwa stabilitas birokrasi menjadi faktor krusial agar berbagai program pembangunan berjalan efektif. Karena itu, pejabat yang baru dilantik harus segera memahami tugas dan tanggung jawab mereka tanpa perlu waktu adaptasi yang panjang.

 

 “Yang penting adalah bagaimana pejabat yang baru bisa langsung tancap gas menangani isu-isu krusial seperti sampah, banjir, pendidikan, pelayanan administrasi, pengangguran, sampai penguatan ekonomi rakyat,” jelasnya. 

 

 Ia menegaskan, bahwa masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar seremoni pelantikan. DPRD Tangsel, lanjut Wanto, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan rotasi pejabat ini memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

 

Ia menyebut, bahwa DPRD akan memantau apakah terjadi peningkatan layanan publik setelah pergantian pejabat. “Kami di DPRD tentu akan memonitor. Yang terpenting layanan publik harus terasa makin baik bagi warga,” ungkapnya.

 

 Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil di birokrasi harus bermuara pada kepentingan masyarakat. “Selamat bertugas. Bekerjalah dengan integritas dan profesional. Tangsel butuh aparatur yang bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.