Ramai Isu Pembatasan Event Lari di Jakarta, Pemprov Beri Klarifikasi

JAKARTA - Belakangan muncul perbincangan di publik soal rencana pembatasan event lari di DKI Jakarta. Isu ini mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung pengelolaan kegiatan olahraga dalam sebuah pertemuan bersama Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Banyak yang mengira Pemprov akan mengurangi jumlah lomba lari yang digelar di Ibu Kota.

 

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan bahwa pernyataan sang gubernur telah disalahpahami. Ia menuturkan, konteks yang disampaikan Pramono sebenarnya bukan soal pembatasan maraton, melainkan terkait pengaturan penggunaan ruang publik saat kegiatan berlangsung.

 

Andri menjelaskan, dua event besar—Jakarta International Marathon (Jakim) dan Jakarta Running Festival (JRF)—selama ini mendapatkan dukungan khusus pemerintah pusat karena memenuhi standar World Athletics, termasuk kewajiban sterilisasi jalur. Fasilitas dan dukungan tersebut kemudian membuat sejumlah komunitas lari mengajukan permintaan serupa, sehingga muncul kesan adanya pembatasan.

 

“Kami tegaskan, pembatasannya bukan pada lombanya, tetapi pada pemberian izin untuk kegiatan yang mengharuskan penghentian Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Saat ini hanya Jakim dan JRF yang mengantongi izin khusus tersebut,” ujar Andri, Senin (1/12/2025).

 

Menurutnya, penyelenggaraan event lari di Jakarta tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Setiap pihak yang ingin mengadakan lomba wajib mendapatkan rekomendasi dari PB PASI, Dispora, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian terkait izin keramaian. Dengan seluruh dokumen lengkap, kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan.

 

Andri juga menegaskan bahwa event berbayar ataupun gratis memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik. Masalah baru muncul jika ada permintaan sterilisasi jalur atau pembatasan akses publik yang sifatnya eksklusif.

 

Ia menambahkan, privilese yang selama ini diberikan kepada Jakim dan JRF tidak serta-merta bisa diperoleh event lain. Standar penyelenggaraan, jumlah peserta, hingga kualitas teknis yang dipersyaratkan World Athletics menjadi faktor utama yang harus dipenuhi.

 

Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari turut disoroti Pemprov DKI. Keramaian CFD di kawasan Sudirman–Thamrin menjadi bukti antusiasme warga. Karena itu, Pemprov tengah mempertimbangkan konsep Jekate Run yang akan digelar di lima wilayah kota Jakarta. Dengan penyebaran lokasi tersebut, kegiatan olahraga diharapkan lebih merata dan tidak menumpuk di satu titik.

 

“Tujuannya agar ruang publik tetap nyaman digunakan, antusiasme masyarakat tersalurkan, dan aktivitas olahraga dapat dinikmati tanpa mengganggu kepentingan umum,” tutup Andri.