Datang Ke Tebuireng, Gus Yahya Belum Nyerah

JAWA TIMUR - Konflik di internal PBNU belum ada tanda-tanda akan mereda. Kiai Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang sudah dipecat Rais Aam dari posisi Ketum PBNU, masih belum nyerah dan terus melakukan perlawanan. Terbaru, Gus Yahya datang ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng bertemu dengan para kiai sepuh.

 

Gus Yahya tiba di Tebuireng bersama rombongan sekitar pukul 11.30 WIB. Ikut dalam rombongan ; Katib A'am PBNU Kiai Said Asrori, Kiai Muhammad Aunullah A'la Habib, anggota Syuriyah Kiai Ali Akbar Marbun. Hadir juga dua pengurus yang belum lama ditunjuk Gus Yahya sebagai Sekjen dan Bendum PBNU ; Amin Said Husni dan Sumantri Suwarno.

 

Sebelum pertemuan, Gus Yahya ziarah ke makam para masyayikh pesantren dan pendiri NU di bagian belakang pesantren. Salah satunya, ziarah ke makam Kiai Hasyim Asy'ari.

 

Usai ziarah, Gus Yahya menunaikan salat zuhur berjamaah di Masjid Pesantren. Setelahnya, Gus Yahya menggelar pertemuan tertutup dengan Pengasuh Tebuireng, Kiai Abdul Hakim Machfudz, di Ndalem Kasepuhan.

 

Di Ndalem Kasepuhan, sudah berkumpul mustasyar PBNU dan sejumlah tokoh penting NU. Di antaranya Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Kiai Said Aqil Siroj, Kiai Nurul Huda Djazuli, Kiai Muhammad Nuh, Kiai Abdussalam Sohib dari Denanyar serta Gus Kautsar dari Ploso.

Silaturahmi ini tindak lanjut dari pertemuan yang digelar sebelumnya di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025. Forum ini diprakarsai oleh dr Umar Wahid, cucu pendiri NU dan ditandatangani oleh Kiai Abdul Hakim Mahfudz.

 

Kepada wartawan, Gus Yahya mengaku siap memenuhi permintaan dan arahan para sesepuh NU.  "Para pinisepuh, kiai sepuh, apapun yang ditanyakan saya siap jawab. Mudah-mudahan ini menjadi awal jalan penyelesaian," harap Gus Yahya.

 

Gus Yahya mengaku telah menyiapkan satu tas penuh berisi dokumen untuk menjelaskan permasalahan PBNU di hadapan para kiai sepuh. "Semua penjelasan, semua dokumen satu tas penuh yang apabila diminta kita siapkan," tuturnya.

 

Dia juga menjelaskan, kedatangannya ke Tebuireng bentuk penghormatan kepada para sesepuh NU yang memintanya hadir. Menurutnya, undangan tersebut menjadi momentum penting.

 

Ketika ditanya tentang ketidakhadiran Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyerahkan sepenuhnya pada para kiai sepuh. "Itu bukan kewenangan saya. Monggo nanti para kiai yang memutuskan," tutur dia.

Sementara itu, Mustasyar PBNU Kiai Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan soal  polemik konsesi tambang yang diberikan Pemerintah. Polemik ini yang diduga jadi akar masalah konflik PBNU.

Kiai Said mengusulkan konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada Pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah. Dia mengakui, pemberian konsesi tambang itu sebagai  bentuk penghargaan yang baik.

 

Namun, melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. "Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada Pemerintah," ujar Kiai Said di silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).

 

Kiai Said menegaskan, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader. Seperti mengganggu marwah dan independensi organisasi; memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU; menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi; serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

 

"NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian," pesan Ketum PBNU 2015-2021 itu.

 

Diketahui, konflik di internal PBNU belum mereda. Gejolak di internal PBNU dipicu surat yang dikeluarkan Rais Aam Miftachul Akhyar. Surat pertama meminta Gus Yahya mundur. Surat kedua, berisi keputusan memecat Gus Yahya dari posisi ketua umum.

 

Meskipun Gus Yahya mengklaim pemecatan itu tidak sah, pihak Rais Aam tak bergeming. Selasa (9/12/2025), Rais Aam akan menggelar rapat pleno untuk memilih Pj Ketum PBNU. Rapat ini akan dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A'wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

Ketua PBNU Moh Mukri menegaskan, rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi. Ia pun menekankan keputusan Syuriah PBNU memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum bersifat final dan mengikat.

 

Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU. PJ harus berjalan menyiapkan Muktamar selanjutnya," kata Mukri, dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

 

Ia menambahkan bahwa seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. Soal siapa yang akan menggantikan Gus Yahya, Mukri mengatakan banyak tokoh yang bisa menempati posisi tersebut untuk memimpin NU.

 

"Banyak orang sangat layak yang berseliwreran, ada Nasaruddin Umar, Kiai Zulfa Mustofa, Syaifullah Yusuf, dan Nusron Wahid," pungkas Mukri.

 

Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid menyatakan, Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno ditandatangani Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Kiai Ahmad Tajul Mafakhir merupakan dokumen sah sesuai aturan organisasi.

 

"Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah. Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu," tuturnya

 

Sementara itu, Gus Yahya menyatakan rapat pleno itu tidak dapat dianggap sah lantaran pleno baru bisa diselenggarakan jika melibatkan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah. Gus Yahya menegaskan bahwa hingga kini ia masih duduk sebagai Ketum PBNU.