Hashim: Prabowo Nggak Punya Kebun Sawit Sehektar Pun!
JAKARTA - Urusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Perubahan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo angkat bicara soal tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak lahan kebun sawit. Adik kandung Presiden Prabowo itu menegaskan tuduhan itu, tidak benar. Kata dia, Prabowo nggak punya kebun sawit sehektar pun.
Bantahan ini disampaikan Hashim saat memberikan sambutan pada HUT ke-17 Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di NT Tower, Jakarta Timur, Minggu (21/12/2025). Di organisasi keagamaan tersebut, Hashim merupakan Ketua Dewan Pembina Gekira.
Dalam sambutannya, Hashim mendengar, ada narasi yang mengatakan bahwa Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Faktanya, isu ini tidaklah benar, dan tergolong hoaks.
Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lawan sawit di mana pun di Indonesia, tidak punya,” tegasnya, menukil dari video Youtube NTV, Senin (22/12/2025).
Ia menilai, fitnah itu sengaja disebar untuk menggiring opini publik, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam di Sumatera. Bahkan, gerakan ini dilakukan secara masif untuk mencoreng pemerintahan Prabowo.
Dugaan Hashim, fitnah ini berasal dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, termasuk mafia minyak dan sawit. Pasalnya, negara telah mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal.
Termasuk orang-orang yang menebang hutan dan menanam 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal. Itu sudah dikuasai kembali oleh negara,” ungkapnya.
Hashim juga mengungkapkan akan ada 300 ribu hektar kebun sawit ilegal tambahan yang segera dikuasai negara.
Menurutnya, kondisi ini telah merugikan sejumlah pihak, sehingga menyebarkan fitnah terhadap Prabowo.
“Ada indikasi mereka yang membiayai sosial media melalui akun-akun bot yang sekarang menghantam dan mengkritik pemerintah,” beber Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Selain sektor sawit, Hashim juga menyebut mafia tambang mulai terdesak karena pemerintah mengambil alih sejumlah tambang ilegal. Kondisi inilah yang turut memicu gerakan anti pemerintah.
Hashim meminta anggota Gekira dan Partai Gerindra untuk selalu waspada. Pasalnya, semakin Prabowo maju membela kebenaran, semakin diserang pula oleh oknum yang menjunjung serakahnomics.
Hamba-hamba iblis yang ada di Indonesia ini. Hamba iblis berkaki dua. Bukan roh-roh gelap. Ini manusia, bukan roh gelap, tapi mereka aktif untuk menghantam kami,” tegas Hashim.
Diketahui, isu soal kepemilikan kebun sawit oleh Prabowo banyak bertebaran di media sosial. Di X, akun @jatamnas sempat mengunggah sebuah peta banjir besar yang melumpukan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki oleh Prabowo melalui PT Tusam Hutani Lestari (THL).
Perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektar hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sempat mengonfirmasi kepemilikan Prabowo di THL. Kata Raja Juli, THL tercatat memiliki 20.000 hektar lahan hutan di Serambi Mekah. Namun, lahannya kini sudah diberikan kepada World Wide Fund for Nature (WWF).
“Itu punya beliau dan sudah diserahkan untuk koridor Gajah yang bekerja sama dengan WWF,” sebut Raja Juli di Kompleks Istana, Senin (15/12/2025).
Menurut Raja Juli, pembahasan tentang pengalihan lahan THL menjadi area konservasi Gajah dimulai saat Prabowo bertemu dengan Raja Charles II di Inggris, pada akhir 2024. Saat itu, WWF meminta 10.000 hektar lahan THL, tapi Prabowo justru menyerahkan 20.000 hektar.
Bahkan seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF. Kami kerja erat,” terangnya.
Sementara, WWF Indonesia menilai musibah banjir bandang dan longsor Sumatera merupakan dampak dari proses panjang akibat tata kelola lingkungan yang bermasalah selama bertahun-tahun. Hal itu disampaikan CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda meluruskan informasi yang menyebutkan THL sebagai penyebab banjir.
“Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat,” kata Aditya.
Ia menyatakan, kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba.
Menurut Adit, akar penyebab bencana harus dilihat dari rangkaian kebijakan masa lalu yang memberikan ruang besar bagi eksploitasi kawasan hutan, tanpa mitigasi yang memadai.
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 20 jam yang lalu
NATARU | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu


