Tiga Gebrakan Menkeu Purbaya di Awal 2026

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas di awal 2026 dengan meluncurkan tiga kebijakan strategis untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Pertama, pemerintah melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Melalui PMK Nomor 90/2025, PPN atas rumah tapak dan rumah susun ditanggung 100 persen untuk harga hingga Rp2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Insentif ini berlaku sepanjang 1 Januari–31 Desember 2026 dan hanya untuk rumah baru siap huni.

 

Kedua, Purbaya memastikan pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan bebas PPh Pasal 21 sepanjang 2026. Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 105/2025 dan menyasar lima sektor padat karya, antara lain tekstil, alas kaki, furnitur, kulit, dan pariwisata. Pajak tetap dipotong secara administratif, namun dikembalikan penuh oleh pemerintah sehingga tidak mengurangi take home pay pekerja.

 

Ketiga, pemerintah menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun dari perbankan untuk menggenjot belanja kementerian dan lembaga. Dana yang sebelumnya ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI itu dinilai belum optimal pemanfaatannya dan kini langsung dialirkan ke perekonomian.

 

Tak hanya itu, Purbaya juga tengah menyiapkan skema bea keluar ekspor batu bara dengan tarif berjenjang 5–11 persen, menyesuaikan harga global.

Meski masih dalam pembahasan, kebijakan ini mendapat dukungan DPR dan ekonom karena dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan anomali fiskal di sektor tambang.

 

Rangkaian gebrakan tersebut diharapkan menjadi penopang ekonomi nasional di tengah tantangan global sepanjang 2026.