Menko Zulhas: Beras Satu Harga Berlaku Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan kebijakan beras satu harga dapat diberlakukan mulai tahun ini. Hal ini dilakukan agar harga beras antar daerah di Indonesia sama, tidak ada disparitas. 

 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan menyamakan harga beras di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, termasuk wilayah Indonesia timur. Salah satu instrumen utama pendukung kebijakan ini adalah pembiayaan distribusi oleh pemerintah. 

 

“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di kantor Menko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026). 

 

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, peran Perum Bulog perlu diperkuat, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional. Dalam rapat tersebut dibahas pemberian margin penugasan kepada Bulog agar memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras. 

 

Zulhas menyampaikan, perhitungan margin penugasan itu telah dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari penguatan peran Bulog. 

 

Selain penguatan Bulog, Pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal, mulai Februari. Ia pun memaparkan struktur harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga. 

 

Kalau beras premium Rp 14.900 per kilogram, medium Rp 13.500. Untuk beras Bulog SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa dijual Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram,” urai Zulhas. 

 

Meski demikian, Zulhas menegaskan, kebijakan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan dan membutuhkan dukungan berbagai instrumen, mulai dari distribusi, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur. Dia berharap, melalui penguatan peran Bulog dan kesiapan pasokan nasional, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap. 

 

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, kebijakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke hanya akan diterapkan untuk beras SPHP. Kebijakan tersebut dirancang dengan dukungan margin fee sebesar 7 persen guna menjaga keberlanjutan program, terutama untuk menutup biaya distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. 

 

Untuk dukungan margin fee 7 persen itu sudah diputuskan resmi oleh Pak Menko Pangan,” kata Rizal di kantor Menko Pangan, Senin (12/1/2026). 

 

Rizal menjelaskan, besaran margin tersebut mengacu pada skema yang juga diterapkan di BUMN lain, seperti PLN dan Pertamina. Menurutnya, beban kerja Bulog tidak kalah berat, bahkan semakin besar seiring perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

 

Ia menilai, margin fee tersebut jauh lebih realistis dibandingkan skema lama yang hanya memberikan margin Rp 50 per kilogram sejak 2014, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan operasional Bulog saat ini. 

 

Distribusi beras dinilai jauh lebih kompleks karena harus melewati banyak pulau, menggunakan kapal bahkan pesawat. Pengalamannya bertugas di wilayah timur Indonesia membuatnya memahami tantangan besar distribusi pangan ke kawasan tersebut.

 

Meski demikian, Rizal optimistis margin 7 persen cukup untuk menopang program beras satu harga. Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk beras SPHP, bukan beras premium maupun beras komersial lainnya. 

 

Bulog bersama tim internalnya telah melakukan perhitungan rinci untuk menerapkan satu harga beras SPHP di seluruh Indonesia. Rencananya, beras SPHP yang keluar dari gudang Bulog akan dibanderol Rp 11.000 per kilogram di seluruh wilayah, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. “Untuk harga eceran tetap mengikuti harga eceran tertinggi, yaitu Rp 12.500,” jelasnya. 

 

Dengan skema tersebut, pengecer tetap memperoleh keuntungan. “Para pengecer mendapatkan margin Rp 1.500 per kilogram,” ujarnya. 

 

Selain margin fee, Bulog juga mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp 39,1 triliun untuk pengadaan 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung. Dana tersebut disalurkan melalui skema Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan bunga rendah. 

 

Rizal menilai, skema pinjaman lunak tersebut sangat penting agar operasional Bulog tidak terbebani bunga komersial. Bulog juga mendapat dukungan penuh untuk pembangunan 100 infrastruktur pascapanen yang direncanakan mulai 2026 melalui Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden.