Keren… di Tengah Kondisi Fiskal Sangat Rendah, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Pandeglang Terus Naik

PANDEGLANG - Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2024-2026) terus mengalami kenaikan hingga Rp 5,5 miliar. Data yang diolah tangselpos.id dalam dokumen APBD Kabupaten Pandeglang, diketahui anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD pada 2024 dialokasikan Rp 28.305.814.726 atau naik Rp 1.792.694.518 jika dibandingkan dalam APBD Murni 2024 di angka Rp 26.513.120.208. Kemudian pada 2025, belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam APBD Perubahan dialokasikan Rp 33.635.102.638 atau naik Rp 5.329.287.912 dan tahun 2026 kembali naik menjadi Rp 33.884.534.212 atau sebesar Rp 249.431.574.

 

Sementara di sisi lain, dalam empat tahun terakhir (2022-2025) Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cenderung turun. Rasio KFD Pandeglang pada 2022 berada di angka 0,948 dengan kategori sangat rendah, kemudian turun menjadi 0,690 pada 2023. Kemudian mengalami sedikit kenaikan 0,258 poin pada 2024 menjadi 0,808 dan terakhir pada 2025 rasio KFD Pandeglang terjun ke angka 0,006 poin dengan kategori sangat rendah.

 

Menurut Kemenkeu, KFD adalah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Pemetaan fiskal ini di antaranya digunakan oleh Kemenkeu untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan, dan pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan.

 

Menanggapi terus meningkatnya alokasi belanja gaji dan tunjangan DPRD Pandeglang, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif ALIPP (Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, seluruh anggota DPRD Pandeglang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi anggaran yang mereka terima kepada publik. Sebab, setiap rupiah uang yang mereka gunakan berasal dari tiap tetes keringat rakyat.

 

“Wakil rakyat harus bicara, sampaikan kepada publik kenapa bisa tiap tahun anggaran belanja gaji dan tunjangan selalu naik. Apa yang menjadi urgensi kenaikan itu? Sedangkan publik lebih prioritas untuk mendapatkan anggaran, baik itu untuk pembangunan maupun pelayanan umum,” ujar Uday Suhada kepada tangselpos.id, Kamis (29/1/2026).

 

Menurutnya, di tengah kondisi sosial ekonomi yang sedang tidak baik-baik seperti ini, harusnya wakil rakyat bisa lebih peka. Jangan justru terus merengek meminta kenaikan anggaran, sementara di sisi lain masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

 

“Kondisi keuangan Kabupaten Pandeglang dari dulu tidak pernah dalam kondisi yang baik, tetapi di sisi lain anggaran untuk wakil rakyat justru terus meningkat. Ini kontradiktif dan sepertinya mereka (wakil rakyat, red) tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” beber pegiat antikorupsi ini.

 

Hal yang juga patut dipertanyakan, kata Uday adalah soal kinerja anggota DPRD Pandeglang. Karena dengan anggaran yang terus naik namun tidak tercermin dalam kinerja yang memuaskan terhadap masyarakat.

 

“Lihat saja dalam rapat-rapat di DPRD, sering molor dan Gedung DPRD kerap kosong karena wakil rakyat terlalu sibuk kunjungan kerja yang notabene tidak lain adalah menyerap SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas, red). Kalau rapat paripurna kerap molor dan tidak penuh, tapi kunker penuh, ini jelas ada mis-orientasi,” tegasnya.

 

Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb. Khotibul Umam ketika dikonfirmasi mengenai kenaikan belanja gaji dan tunjangan wakil rakyat tidak memberi jawaban. Begitupun dengan Sekretaris DPRD Pandeglang, Suaedi Kurdiatna yang juga Pengguna Anggaran (PA) juga tidak memberikan jawaban.(*)