Bukan Operasi Militer, 8.000 Prajurit TNI ke Gaza untuk Lindungi Warga Sipil

AS - Indonesia mengambil langkah strategis dalam merespons konflik di Gaza. Sebanyak 8.000 prajurit TNI akan dikirim secara bertahap untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pemerintah menegaskan, misi ini bersifat non-tempur dan bukan operasi militer.

 

Indonesia menjadi satu dari lima negara yang berkomitmen mengirimkan pasukan dan dipercaya mengisi posisi Wakil Komandan ISF bidang Operasi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan TNI hanya menjalankan mandat kemanusiaan sesuai mekanisme national caveat yang telah disampaikan kepada ISF.

 

“Kita tidak melakukan operasi militer, tidak melakukan pelucutan senjata, dan tidak melakukan demiliterisasi,” ujar Sugiono di Washington DC, Jumat (20/2/2026).

 

Menurutnya, prajurit Indonesia bertugas melindungi masyarakat sipil di kedua belah pihak, mendukung upaya kemanusiaan, serta mempertahankan diri apabila mendapat serangan.

Bertahap, Dimulai dari Rafah

Pengiriman pasukan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, personel kemungkinan ditempatkan di Rafah, wilayah selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Secara keseluruhan, ISF diproyeksikan memiliki lebih dari 20.000 tentara dan 12.000 polisi di lima sektor.

 

Dalam struktur ISF, Amerika Serikat bertindak sebagai force commander, didukung tiga deputy commander, salah satunya Indonesia. Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Bersenjata AS, menyebut Indonesia telah menerima tawaran posisi Wakil Komandan.

 

Sebelumnya, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia mengirim 8.000 prajurit, bahkan lebih jika diperlukan.

“Komitmen kami jelas, mengirimkan prajurit dalam jumlah signifikan untuk misi non-tempur,” ujar Presiden.

 

Markas Besar TNI menyatakan belum menetapkan sosok Wakil Komandan ISF dari Indonesia. Sementara itu, sekitar 1.000 personel ditargetkan siap berangkat awal April 2026, dan keseluruhan pasukan paling lambat akhir Juni 2026, meski keputusan politik resmi soal jadwal keberangkatan masih menunggu.

 

DPR Minta Persiapan Matang

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengingatkan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik aktif membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang mencerminkan kepercayaan dunia terhadap profesionalisme TNI.

 

Pengamat pertahanan sekaligus Co-Founder ISESS, Khairul Fahmi, menilai keterlibatan TNI tetap sejalan dengan konstitusi karena bersifat non-combat dan fokus pada perlindungan sipil dengan persetujuan otoritas Palestina.

“Indonesia hadir bukan sebagai alat pendudukan pihak mana pun, melainkan sebagai penjamin keamanan bagi rakyat Gaza,” ujarnya.

 

Misi ini diproyeksikan menjadi salah satu operasi perdamaian terbesar yang pernah dijalankan TNI, sehingga membutuhkan persiapan matang, dukungan logistik, serta kolaborasi internasional yang kuat.