Ratas di Hambalang, Presiden Prabowo Bahas Strategi Penghematan Nasional

BOGOR - Pemerintah tengah mematangkan program penghematan nasional yang dalam waktu dekat akan segera diterapkan. Untuk merumuskan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

 

Berbeda dari biasanya, ratas kali ini dilaksanakan secara virtual dari kediaman pribadi Presiden di Hambalang pada Sabtu (28/3/2026). Presiden memimpin rapat dari siang hingga sore hari, didampingi staf pribadinya, Rizky Irmansyah.

 

Sejumlah menteri mengikuti rapat melalui sambungan video, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden memberikan arahan terkait penyesuaian kebijakan nasional, khususnya di sektor energi dan ekonomi.

 

“Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam merespons dinamika global, terutama di bidang energi dan ekonomi,” ujar Teddy.

 

Ratas tersebut juga menjadi forum sinkronisasi lintas kementerian agar kebijakan yang diambil tetap terarah, terukur, dan responsif terhadap perkembangan global.

 

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema efisiensi. Salah satu opsi yang dibahas adalah penerapan work from home (WFH) secara adaptif sebagai langkah mitigasi.

 

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi APBN 2026.

 

“Langkah strategis yang dibahas mencakup WFH adaptif, efisiensi anggaran, penguatan biodiesel B50, hingga penghematan energi nasional,” jelas Airlangga.

 

Pemerintah mengidentifikasi tiga sektor utama yang terdampak tekanan global, yakni stabilitas energi, rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan program biodiesel B50 serta efisiensi konsumsi energi menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.

Dari sisi fiskal, Purbaya menyebut efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap dan mencakup seluruh kementerian/lembaga.

 

“Semua K/L akan melakukan efisiensi. Targetnya untuk menutup kekurangan anggaran,” ujarnya.

 

Pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp80 triliun guna mengantisipasi lonjakan belanja subsidi energi. Meski demikian, kebijakan ini dirancang agar tidak mengganggu pelayanan publik.

 

Sementara itu, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dapat menjadi langkah efektif untuk menekan konsumsi energi. Pengurangan mobilitas dinilai berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM dan beban subsidi.

“Kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka pendek dalam mengendalikan konsumsi energi,” ujarnya.

 

Namun, ia mengingatkan agar penerapan WFH tetap berbasis kinerja, bukan sekadar kehadiran. Penguatan sistem digital, target kerja yang terukur, serta disiplin individu menjadi kunci menjaga produktivitas.

 

Fatkur menambahkan, WFH bukan satu-satunya solusi. Pemerintah tetap perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendorong digitalisasi ekonomi.

 

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tekanan global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.