Airlangga Rilis 8 Strategi Hadapi Gejolak Global, dari WFH hingga Efisiensi Anggaran

KORSEL – Pemerintah merespons gejolak ekonomi global dengan merilis delapan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), bersama sejumlah pejabat kabinet.

 

Menurut Airlangga, situasi global saat ini justru menjadi momentum untuk mendorong transformasi kebijakan dan peningkatan efisiensi nasional.

“Pemerintah ingin masyarakat tetap tenang dan produktif,” ujarnya.

 

WFH ASN hingga Pembatasan Mobilitas

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Aturan ini akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.

 

Selain itu, pemerintah membatasi mobilitas ASN, termasuk:

Penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%

Pemangkasan perjalanan dinas 50% (dalam negeri) dan 70% (luar negeri)

Dorongan penggunaan transportasi publik

Untuk sektor swasta, kebijakan WFH bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

 

Namun demikian, layanan publik dan sektor strategis—seperti kesehatan, keamanan, energi, pangan, transportasi, hingga keuangan—tetap beroperasi normal.

 

Sektor Pendidikan Tetap Tatap Muka

Kegiatan belajar mengajar untuk tingkat dasar hingga menengah tetap dilakukan tatap muka lima hari dalam seminggu. Sementara perguruan tinggi diberi fleksibilitas menyesuaikan kebijakan masing-masing.

 

Potensi Penghematan Ratusan Triliun

Dari sisi fiskal, kebijakan ini diproyeksikan menghasilkan efisiensi besar, antara lain:

 

Penghematan APBN dari WFH: Rp6,2 triliun

Pengurangan konsumsi BBM masyarakat: Rp59 triliun

Optimalisasi anggaran kementerian/lembaga: Rp100,2–Rp130,2 triliun

Belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

 

Dorong Energi Bersih dan Digitalisasi BBM

 

Pemerintah juga mempercepat transisi energi melalui penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun, dengan potensi penghematan subsidi mencapai Rp48 triliun.

 

Distribusi BBM akan diperketat melalui sistem barcode MyPertamina, dengan batas maksimal pembelian 50 liter per kendaraan (kecuali kendaraan umum).

Fokus pada Program Sosial

 

Selain itu, pemerintah mengoptimalkan program makan bergizi gratis dengan penyediaan makanan segar lima hari dalam sepekan, khususnya di daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Program ini diperkirakan mampu menciptakan efisiensi hingga Rp20 triliun.

 

Menuju Ekonomi Lebih Tahan Krisis

Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap tekanan global.

 

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi ini,” pungkasnya.