Presiden Prabowo Dorong Pemanfaatan Lahan Negara untuk Perumahan Rakyat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara demi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program perumahan nasional, termasuk rencana pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian rakyat.

 

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri PKP Fahri Hamza, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

 

Dalam pertemuan itu, Maruarar—yang akrab disapa Ara—menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan insentif.

 

“Presiden sangat mendukung perumahan rakyat, termasuk mendorong pemanfaatan lahan negara secara masif untuk pembangunan rumah,” ujar Ara.

 

Pemerintah juga tengah menyiapkan sedikitnya 10 lokasi strategis di kawasan padat penduduk untuk pembangunan rumah susun dalam skala besar. Proyek ini akan mengusung skema hunian campuran, yang menggabungkan segmen MBR dan masyarakat menengah.

 

Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini disederhanakan menjadi program “bedah rumah” agar lebih mudah dipahami masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

 

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menertibkan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara, termasuk yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Penertiban ini dilakukan agar aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.

 

“Presiden menginstruksikan penertiban lahan negara untuk kepentingan rakyat di berbagai daerah,” kata Ara.

 

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan adanya terobosan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dinilai dapat memperlancar akses pembiayaan perumahan.

 

“Pengembang dan masyarakat sama-sama diuntungkan karena tidak lagi terhambat kebijakan SLIK untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujarnya.

 

Sebagai bagian dari pengembangan kawasan terpadu, pemerintah juga menyiapkan proyek hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Bandung. Proyek ini akan memanfaatkan lahan strategis milik PT Kereta Api Indonesia di sekitar jalur transportasi dan direncanakan menjadi lokasi groundbreaking pertama.

 

Ara berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat konektivitas dan pertumbuhan kawasan perkotaan.