Tindaklanjuti SE Mendagri, Pemprov Banten Berhasil Efisiensi Anggaran Rp 200 Miliar

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berhasil menghemat anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 200 miliar. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, kebijakan penghematan energi dan BBM  telah dilaksanakan sejak Jumat lalu melalui skema Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA). “Sudah diterapkan WFH mulai Jumat kemarin, baru satu kali. Nanti secara berkala kita akan lakukan evaluasi,” ungkap Deden, Selasa (14/4/2026).

 

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, besaran pemangkatan perjalanan dinas antara 30-50 persen dengan total anggaran yang berhasil diefisiensi sebesar Rp 200 miliar. “Tadi kita hitung hasil penghematan dari anggaran perjalanan dinas, penghematan bahan bakar, dan lain-lainnya sampai dengan akhir tahun ini kurang lebih Rp 200 miliar,” ungkapnya.

 

Menurut Deden untuk mengoptimalkan kebijakan penghematan energi dan BBM ini dalam waktu dekat akan memaksimalkan layanan antar jemput pegawai menggunakan mobil bus milik Pemprov Banten. “Kita sedang mengoptimalkan kembali layanan antar jemput bagi para pegawai menggunakan bus-bus yang ada, mudah-mudahan upaya ini bisa dijadikan bukti bahwa kita serius untuk melaksanakan surat edaran dari Pak Mendagri,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Deden menyampaikan, bahwa hasil penghematan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Jadi hasil penghematan sebesar Rp 200 miliar itu, kalau kita bangunkan jalan bagi masyarakat mungkin kita bisa membangun kurang lebih sekitar 20 kilometer,” tandasnya.

 

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengajak, pegawainya untuk berhemat terutama soal penggunaan fasilitas negara dan juga BBM. Kata dia, jika jarak dari rumah ke kantor tidak terlalu jauh maka bisa menggunakan sepeda motor atau sepeda motor listrik maupun sepeda kayuh. Bahkan jika memungkinkan bisa menggunakan angkutan umum. “Kalau bisa ASN berangkat ke kantor naik angkutan umum saja, biar hemat BBM atau motor listrik,” ujar Dimyati, dalam beberapa kesempatan.(*)