15.244 Warga Lebak Masih Terima Bantuan Sosial

LEBAK - Miris, ada sekitar 15.244 warga Kabupaten Lebak yang tercatat kedalam golongan sudah mampu secara ekonomi, hingga saat ini masih masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos)

 

Adapun bentuk Bansos yang masih diterima oleh belasan ribu warga yang tergolong sudah mampu itu, yakni mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, KPM Bansos PKH dan BPNT yang belum tergraduasi tersebut diketahui memiliki kendaraan bermotor, mobil, bahkan rumah mewah serta lahan seperti sawah dan tanah. 

 

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lebak, jumlah penerima BPNT mencapai 108.434 KPM dengan nilai Rp 200.000 per bulan. Sementara, penerima PKH tercatat sebanyak 44.013 KPM.

 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Cleria, mengakui adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Dia mengungkapkan, ada sekitar 10 persen penerima saat ini dinilai sudah tidak layak karena kondisi ekonominya telah membaik.

 

“Yang seharusnya tidak dapat, justru masih menerima. Sementara yang layak malah tidak mendapatkan bantuan,” kata Lela Gifty Cleria kepada awak media, Rabu (15/4).

 

Menurutnya, persoalan tersebut terjadi akibat kesalahan pendataan atau yang dikenal sebagai inclusion error (kesalahan penyertaan,res) dan exclusion error (kesalahan pengecualian,red).

 

Pemerintah daerah lanjutnya, kini bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan ground check untuk memutakhirkan data penerima bansos. “Pendataan dilakukan berdasarkan kategori desil, di mana desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan,” katanya. 

 

“Proses verifikasi dan validasi data dilakukan setiap tiga bulan melalui aplikasi SIKS-NG yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial,” sambungnya.

 

Meski belum dapat memastikan angka pasti penerima yang tidak layak, Lela menyebut persentasenya terus menurun seiring dengan pembaruan data dan penonaktifan penerima yang tidak memenuhi syarat. Di sisi lain katanya lagi, Pemkab Lebak juga mendorong program graduasi mandiri, khususnya bagi masyarakat usia produktif. 

 

“Program ini bertujuan agar penerima Bansos dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ke depan, kami akan fokus pada pemberdayaan usaha bagi masyarakat usia produktif agar mereka bisa keluar dari program bansos,” harapannya.

 

Sebagai langkah lanjutan tambah dia, Pemkab Lebak berencana menerapkan kebijakan pelabelan bagi penerima bansos mulai 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat. “Nantinya akan ada penandaan bagi penerima bansos. Jika menolak, maka dianggap mengundurkan diri atau graduasi mandiri,” tegasnya.

 

Saat ini, proses pembaruan data masih terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Pihaknya juga mengakui memiliki keterbatasan dalam melakukan verifikasi langsung kepada seluruh penerima bansos. “Kami yang melakukan penjaringan itu di tingkat desa. Prosesnya memang sudah berada di level desa,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, dalam penyaluran bansos pihaknya mengacu pada data usulan desa, seperti kondisi rumah dan penggunaan listrik, tanpa melakukan pengecekan langsung ke setiap KPM. “Dengan jumlah masyarakat yang besar, tidak memungkinkan kami mengecek satu per satu,” katanya lagi.

 

Seluruh proses pengusulan hingga pelaporan bansos, lanjutnya, kini telah dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi SIKS-NG. “Kami berharap melalui proses ground check (pemeriksaan lapangan,red) yang terus berjalan, kesalahan data penerima bansos di Kabupaten Lebak dapat ditekan secara signifikan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” tandasnya.