Dongkrak PAD, Pemkot Dorong Optimalisasi Aset Daerah

SERPONG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pimpinan Perangkat Daerah dan Kecamatan yang digelar di Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kecamatan Serpong, Senin (20/4).

 

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, bahwa potensi aset daerah yang dimiliki saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan perlu segera dibenahi.

 

“Aset kita banyak, tetapi belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Ini harus kita ubah, kita benahi, dan kita optimalkan dengan baik,” ujarnya.

 

Dalam rapat tersebut, Pemkot Tangsel membahas penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, termasuk peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi. 

 

Selain itu, penertiban serta optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian, sejalan dengan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah pengelolaan pasar tradisional milik Pemerintah Kota. Sejumlah pasar seperti Pasar Jombang, Pasar Jengkol, Pasar Serpong, Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, Pasar Kita, dan Pasar Gintung dinilai masih perlu pembenahan, baik dari sisi tata kelola maupun fasilitas pendukung.

 

“Pasar harus kita benahi, baik dari sisi tata kelola maupun fasilitasnya. Dengan begitu, aktivitas ekonomi meningkat dan retribusi daerah juga ikut naik,” ucap Benyamin.

 

Khusus Pasar Ciputat, ia mengungkapkan masih terdapat persoalan hukum yang tengah diselesaikan melalui jalur perdata terkait dugaan wanprestasi dalam kerja sama sebelumnya.

 

Selain pasar, potensi aset di sektor pariwisata juga dinilai belum tergarap optimal. Benyamin mendorong adanya kerja sama dengan pihak profesional agar pengelolaannya lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

 

Di sisi lain, ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan pihak-pihak yang menguasai aset daerah tanpa hak. “Kalau memang harus ditertibkan, ya tertibkan. Jangan ragu, itu aset milik pemerintah daerah dan masyarakat Tangerang Selatan,” tegasnya.

 

Ia menekankan, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan aset, baik dari sisi hukum maupun pengelolaan di lapangan.

 

 “Ingat, optimalisasi aset daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting dari strategi meningkatkan kemandirian fiskal Kota Tangerang Selatan,” tuturnya.