100 Juta Warga Sudah Ikut CKG, Pemerintah Perluas Sekolah Rakyat untuk Putus Kemiskinan

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini telah menjangkau 100 juta warga Indonesia hingga awal Mei 2026.

Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026), bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Menurut Qodari, capaian tersebut berasal dari lebih 70 juta peserta sepanjang 2025 dan tambahan lebih dari 30 juta peserta pada awal 2026.
“Total sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan layanan CKG,” ujar Qodari.

Program CKG kini telah berjalan di lebih dari 10 ribu puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meski demikian, Pemerintah menilai cakupan program masih perlu diperluas mengingat jumlah penduduk Indonesia mendekati 290 juta jiwa.
“Perjalanan masih panjang karena penduduk Indonesia hampir 290 juta jiwa,” katanya.

Qodari menegaskan, CKG menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia unggul. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan anak.

Hasil pemeriksaan kesehatan sepanjang 2025 menunjukkan berbagai persoalan yang sebelumnya banyak tidak terdeteksi. Sebanyak 60,69 persen anak tercatat mengalami kurang kebugaran fisik, sementara 27 persen lainnya menderita anemia.

“Kondisi ini tentu berdampak terhadap kemampuan belajar dan tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Hingga 3 Mei 2026, Pemerintah telah melakukan skrining kesehatan terhadap 4,8 juta anak di 48 ribu sekolah. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 41 persen anak mengalami gigi berlubang dan 22,1 persen mengalami peningkatan tekanan darah.

Tak hanya itu, sebanyak 8,6 persen anak juga mengalami penumpukan kotoran telinga yang dinilai dapat mengganggu proses belajar di sekolah.

Qodari mengatakan, pelaksanaan CKG melalui sekolah menjadi langkah strategis agar layanan kesehatan dasar dapat menjangkau seluruh anak, termasuk dari keluarga kurang mampu.
“Melalui sekolah, negara hadir menjemput bola agar seluruh anak memperoleh layanan kesehatan yang setara,” tuturnya.

Selain sektor kesehatan, Pemerintah juga memperbarui perkembangan program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, tahun ini Sekolah Rakyat akan meluluskan 453 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Rinciannya terdiri atas 329 siswa SD, 113 siswa SMP, dan 11 siswa SMA.

“Tahun pertama ini, Sekolah Rakyat akan meluluskan 453 siswa,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, para lulusan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.

“Ini sesuai arahan Presiden agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang lebih jelas,” ujarnya.

Dari jumlah lulusan SMA, lima siswa berencana melanjutkan kuliah, empat lainnya bercita-cita menjadi prajurit TNI, sementara sisanya masih mempertimbangkan pilihan berikutnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri menyasar masyarakat desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrem. Mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.

“Sebanyak 67 persen orang tua siswa berpenghasilan di bawah Rp1 juta,” ungkap Gus Ipul.