Fundamental Ekonomi Kokoh, Rupiah Masih Tertekan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah di tengah kuatnya fundamental ekonomi nasional merupakan kondisi yang tidak lazim. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi justru menunjukkan kinerja positif sepanjang awal 2026.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat mencapai 5,61 persen. Namun di saat bersamaan, rupiah masih bergerak melemah hingga mendekati level Rp17.800 per dolar AS.

“Ekonomi kita bagus. Biasanya mata uang melemah ketika fundamental terganggu. Sekarang fundamental kuat, jadi kondisi ini sebenarnya tidak masuk akal,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026).

Meski rupiah masih tertekan, Purbaya memastikan kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga. Hal itu terlihat dari tren penurunan yield obligasi pemerintah yang menandakan minat investor terhadap pasar surat utang domestik masih kuat.

Menurut dia, Pemerintah aktif melakukan stabilisasi melalui operasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) guna menjaga keseimbangan pasar keuangan.
“Teman-teman di Perbendaharaan melakukan langkah pembelian agar yield tetap terkendali,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

“Kita sudah melihat capital inflow mulai masuk lagi ke pasar obligasi. Ke depan akan ada kebijakan lain yang membantu penguatan rupiah lebih signifikan,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Nyata
Purbaya juga menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam data statistik. Menurutnya, geliat ekonomi sudah mulai terasa di berbagai sektor konsumsi masyarakat.

Ia menyebut penjualan mobil dan sepeda motor meningkat, konsumsi semen serta listrik naik, hingga pusat perbelanjaan dan pasar tradisional kembali ramai.
“Saya keliling ke beberapa daerah seperti Jogja, Surabaya, Bandung, termasuk Jakarta. Mall ramai, pasar tradisional juga ramai,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengakui pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan waktu agar dampak pertumbuhan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita baru mulai bergerak dari fase pertumbuhan lambat menuju pertumbuhan yang lebih cepat. Penyebarannya memang perlu waktu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih solid meski dibayangi ketidakpastian global.

Selain pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi April 2026 juga tetap terkendali di level 2,42 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen yang menunjukkan daya beli masyarakat masih kuat.

Belanja pemerintah bahkan tumbuh 22 persen, sementara pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918 triliun atau naik 13,3 persen secara tahunan. Penerimaan perpajakan tercatat tumbuh 16,1 persen.

Di tengah peningkatan belanja negara, defisit APBN tetap terjaga di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibanding kuartal I yang sebesar 0,92 persen.

Rupiah Dinilai Mengalami Overshooting
Meski indikator ekonomi cukup solid, rupiah masih berada dalam tekanan. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5/2026), mata uang Garuda ditutup di level Rp17.775 per dolar AS atau melemah 0,25 persen.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan rupiah lebih dipengaruhi persepsi pasar dan ekspektasi terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.
Menurutnya, pasar valuta asing tidak hanya membaca kondisi fundamental saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kredibilitas kebijakan dan konsistensi respons pemerintah.

Fakhrul mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin. Namun ia menilai stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada bank sentral.
“Pasar perlu melihat pemerintah dan BI bergerak dalam arah yang sama,” ujarnya.

Ia menilai ada empat langkah penting yang perlu diperkuat pemerintah.
Pertama, komunikasi fiskal harus lebih jelas dan konsisten agar pasar memahami arah pembiayaan dan strategi stabilitas ekonomi nasional.
Kedua, pemerintah perlu membuka ruang penyesuaian harga energi secara bertahap dan terukur agar beban stabilisasi tidak hanya ditanggung rupiah dan BI.

Ketiga, kebijakan strategis seperti hilirisasi, pembentukan badan ekspor, maupun perubahan tata niaga harus dikomunikasikan secara hati-hati dan berbasis mekanisme pasar.

Keempat, BI dan Kementerian Keuangan perlu bersama-sama menormalisasi yield curve domestik guna memulihkan daya tarik rupiah tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Fakhrul optimistis rupiah masih memiliki ruang penguatan apabila bauran kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara konsisten.

“Secara fundamental jangka panjang, level rupiah saat ini masih terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia yang sebenarnya,” pungkasnya.