Jual Aset demi Bangun Dapur MBG, Kini Terhenti Akibat Moratorium

JAKARTA – Sekitar 2.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah rampung dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga kini belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut membuat para mitra menanggung kerugian besar setelah menggelontorkan investasi miliaran rupiah, bahkan sebagian terpaksa menjual aset dan mengajukan pinjaman bank.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi kebijakan moratorium dan memprioritaskan pengoperasian dapur-dapur yang telah selesai dibangun.

Menurut Yahya, para mitra membangun dapur setelah memperoleh persetujuan resmi dari BGN. Karena itu, investasi yang telah mereka keluarkan harus mendapat kepastian.

"Mereka sudah mengeluarkan dana besar, bahkan masih menanggung biaya perawatan bangunan, listrik, internet, hingga cicilan pinjaman. Investasi mereka harus dihargai dan diberikan kepastian," ujarnya, Minggu (19/7/2026).

Ia juga meminta BGN menetapkan batas waktu moratorium serta memprioritaskan dapur yang telah memiliki Surat Penugasan Pelaksanaan Infrastruktur (SPPI), virtual account, dan telah memenuhi seluruh persyaratan operasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan moratorium SPPG hanya bersifat sementara sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG.
Menurutnya, BGN saat ini sedang melakukan penataan terhadap sekitar 27 ribu SPPG di seluruh Indonesia, termasuk mengevaluasi kesiapan dapur di berbagai daerah.

"Moratorium ini bukan permanen, hanya penghentian sementara untuk penataan tata kelola. Setelah proses selesai, kami akan membuka ruang dialog dengan seluruh mitra," kata Trenggono usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengungkapkan seluruh pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan dana pribadi para investor tanpa melibatkan anggaran negara. Nilai investasi setiap dapur diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.

Akibat moratorium, banyak mitra kini harus menanggung biaya operasional dan cicilan pinjaman, sementara dapur yang telah selesai dibangun belum bisa difungsikan.

 

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendorong penyempurnaan tata kelola program MBG melalui forum konsultasi rutin dengan BGN, kepastian jadwal verifikasi dan operasional SPPG, penerapan standar operasional yang konsisten, serta sistem komunikasi yang lebih cepat dan responsif.

Menurut APPMBGI, program MBG bukan hanya penyediaan makanan bergizi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi anak, menekan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.