Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG, Cegah Penyimpangan dan Jaga Kualitas Gizi

NTB– Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan guna mencegah penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.

Saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Prabowo menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Karena itu, program tersebut tidak boleh dirusak oleh oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi.
"Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin bisa tersenyum karena memiliki harapan," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan Program MBG dengan pengawasan yang semakin ketat.
"MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan sadar, banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ," tegasnya.

Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Prabowo meminta seluruh kepala daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing. Setiap indikasi penyimpangan diminta segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Gubernur, bupati, camat, kepala desa, silakan memeriksa semua dapur MBG. Periksa, lalu laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung saya kirim tim untuk menyelesaikan," katanya.

Presiden juga menginstruksikan aparat TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan program. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan memanggil-manggil orang untuk mencari setoran. Jangan!" tegas Prabowo.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan MBG. Dengan semakin luasnya penggunaan media sosial dan gawai, warga dapat dengan mudah melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," ujarnya.
Prabowo turut mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak mengurangi kualitas maupun porsi makanan yang diberikan kepada anak-anak. Ia mencontohkan pembagian ayam harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak dipotong terlalu kecil demi menghemat biaya.

"Negara kaya seperti Amerika satu ayam dipotong empat. Kalau kita dipotong delapan atau sepuluh masih wajar. Jangan sampai dipotong 18 atau 20," pesannya.

Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, Presiden juga meminta menu makanan dibuat sederhana namun tetap memenuhi standar gizi. Ia bahkan menyarankan telur disajikan dalam bentuk rebus atau ceplok agar kandungan gizinya tetap optimal.

"Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. Lebih baik telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya dicampur macam-macam, akhirnya satu telur bisa dimakan empat orang," ucapnya.

Prabowo menegaskan, pengawasan yang ketat sangat penting karena Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, asupan gizi yang baik sejak dini akan berpengaruh terhadap perkembangan otak, tulang, dan otot anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Di akhir sambutannya, Presiden mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum menikmati manfaat Program MBG. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus memperluas jangkauan program secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Negara kita sangat besar. Saya paham masih ada desa-desa yang belum menerima manfaatnya. Bersabar, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program ini secara bertahap," pungkasnya.