Prabowo Minta Seluruh Menteri Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Diminta Benahi Sistem Dalam Sebulan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membenahi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat efektivitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah itu.

Arahan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurut Agustina, fokus utama rapat adalah penataan sekaligus penguatan tata kelola program MBG.

"Pesan utama dari Bapak Presiden adalah seluruh menteri yang terkait diminta membantu pimpinan BGN melakukan pembenahan. Itu merupakan arahan langsung dari beliau," ujar Agustina kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Agustina menjelaskan, proses pembenahan akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, Presiden menilai pelaksanaan program MBG merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas kementerian agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Selain membenahi tata kelola, Presiden Prabowo juga meminta BGN mengkaji kembali sejumlah kebijakan strategis dalam pelaksanaan MBG. Kajian tersebut antara lain menyangkut pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta usulan pembatasan penerima manfaat bagi anak dari keluarga mampu.

"Kami diberi waktu sekitar satu bulan untuk melakukan kajian secara menyeluruh. Dalam rapat tadi berbagai usulan muncul, termasuk mengenai penerima manfaat dari keluarga mampu. Semua akan dikaji secara objektif sebelum diputuskan," kata Agustina.

Presiden, lanjutnya, menginginkan setiap kebijakan diambil berdasarkan kajian yang matang sehingga memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. BGN juga diminta menata Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar memenuhi standar operasional dan kualitas yang telah ditetapkan.

"Beliau menekankan agar proses pembenahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Semua harus dikaji secara adil dan hati-hati karena keputusan yang diambil akan berdampak pada jutaan penerima manfaat," tutur Agustina.

Karena itu, BGN berharap diberikan waktu untuk menyelesaikan proses evaluasi dan pembenahan sesuai arahan Presiden agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.