504 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Perketat Keamanan Pangan dan Data Penerima

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan keamanan pangan sekaligus membenahi data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan setelah 504 dapur MBG ditutup permanen karena dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan sanitasi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur hingga basis data penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan program MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai standar.

Penutupan 504 dapur tersebut dilakukan berdasarkan laporan Dinas Kesehatan di berbagai daerah yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi,” ujar Sudaryono dalam keterangan pers, Jumat (14/8/2026).

Hingga 10 Agustus 2026, sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan pemenuhan standar sanitasi dan keamanan pangan.

Sudaryono menegaskan, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, proses pemeriksaan dan pengawasan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar keamanan pangan, terlebih sebagian besar penerima manfaat merupakan anak-anak.

“Ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tawar lagi,” tegasnya.

BGN juga menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono mengapresiasi pemerintah daerah yang turut membantu melakukan pengawasan serta menangani persoalan keamanan pangan di lapangan.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan,” ujarnya.

Radar MBG Perkuat Transparansi
Selain memperketat pengawasan dapur, BGN menyiapkan Radar MBG, sebuah portal digital yang dirancang untuk membuka informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat.

Platform tersebut nantinya dapat dimanfaatkan orang tua, guru, kepala sekolah, kepala daerah, hingga dinas terkait untuk memantau pelaksanaan MBG.

Melalui Radar MBG, masyarakat dapat mengetahui sekolah penerima program, menu yang disajikan, kandungan gizi, foto makanan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.

“Bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana,” kata Sudaryono.
Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan bersama sekaligus memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.

BGN juga terus meningkatkan kewajiban pelaporan secara digital bagi seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan agar informasi mengenai proses pelaksanaan MBG dapat diperbarui secara rutin dan konsisten.

Saat ini, sekitar 85 persen SPPG telah melakukan pengisian laporan secara digital.

BGN mendorong seluruh dapur segera memenuhi kewajiban tersebut, termasuk melaporkan proses produksi serta mengunggah berbagai informasi pendukung.

“Kami sedang meningkatkan dan mewajibkan semua dapur secara digital melaporkan proses produksi,” pungkas Sudaryono.