Ambulans Udara dan Dokter Terbang, Mungkinkah Direalisasikan?

JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menghadirkan ambulans udara dan dokter terbang mendapat sambutan positif dari DPR. Program tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengungkapkan, gagasan tersebut muncul setelah dirinya menerima banyak laporan mengenai warga yang harus menempuh perjalanan hingga 7-9 jam hanya untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

Menurut Prabowo, lamanya perjalanan membuat tidak sedikit pasien yang akhirnya tidak tertolong.

"Untuk itu, kita juga akan membuat 'ambulans udara' dengan helikopter, dengan pesawat-pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," ujar Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan, istilah ambulans udara dan dokter terbang merujuk pada layanan kesehatan yang memungkinkan dokter diterbangkan ke wilayah yang sulit dijangkau dan belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.

Menurut Prasetyo, layanan tersebut dapat menggunakan helikopter. Pemerintah juga akan menjalankannya seiring dengan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Negara kita sangat luas, jangkauan fasilitasnya belum merata," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, ambulans udara sangat dibutuhkan, terutama untuk masyarakat di wilayah 3T.

Yahya mencontohkan kasus ibu hamil yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pertolongan medis. Kondisi tersebut membuat risiko kematian ibu maupun bayi semakin tinggi.

"Saya menyambut baik gagasan Presiden mengenai ambulans udara ini," ujar Yahya kepada Rakyat Merdeka Group, Senin (17/8/2026) malam.

Menurut politikus Partai Golkar itu, program serupa sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara. Karena itu, Indonesia dinilai tidak perlu memulai semuanya dari nol.

Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah menggandeng TNI. Yahya menilai, kerja sama tersebut dapat membuat program lebih cepat direalisasikan sekaligus menghemat anggaran.

"Kementerian Kesehatan bisa bekerja sama dengan TNI untuk merealisasikan program tersebut," katanya.

Apakah berarti menggunakan helikopter milik TNI?

"Iya. Karena TNI punya helikopter, tidak perlu melakukan pengadaan pesawat baru karena memerlukan anggaran yang besar. Nanti secara bertahap bisa dianggarkan secara multiyears," jelasnya.

Namun, Yahya menekankan bahwa program tersebut harus diawali dengan pemetaan wilayah secara akurat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menentukan daerah mana yang paling membutuhkan layanan ambulans udara.

"Datanya harus akurat supaya program tersebut berjalan efektif. Bisa mencegah kematian pasien serta ibu atau bayi yang mau melahirkan," tandasnya.

Di sisi lain, mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes Prof. Tjandra Yoga Aditama juga menyambut baik gagasan tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa ambulans udara dan dokter terbang tidak cukup hanya mengandalkan sarana transportasi.

Menurut Tjandra, pemerintah perlu menyiapkan sistem pelayanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung sebelum tim medis tiba di lokasi.

"Artinya, harus ada sistem, sumber daya manusia, dan juga sarana dan prasarana kesehatan untuk mempersiapkan sebelum ambulans/dokter terbang tiba di lokasi. Lalu bagaimana melanjutkan penanganan pasien sesudah tindakan dan ambulans/dokter terbang meninggalkan lokasi," jelasnya.

Dengan demikian, keberadaan ambulans udara dan dokter terbang diharapkan tidak sekadar menjadi layanan evakuasi darurat. Program tersebut harus terintegrasi dengan sistem kesehatan daerah agar pasien mendapatkan penanganan sejak awal hingga kembali ke fasilitas kesehatan rujukan.