Gus Ipul: Istana Tak Intervensi Muktamar NU

JAKARTA – Ketua Panitia Pelaksana (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan Istana tidak melakukan intervensi dalam pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Gus Ipul, seluruh proses pemilihan berlangsung secara independen dan sesuai dengan kehendak para muktamirin.

“Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan pada proses muktamar ini,” kata Gus Ipul di Gedung DPR, Senin (31/8/2026) malam.

Menteri Sosial itu juga meminta publik tidak mudah percaya terhadap isu mengenai adanya “Paket Istana” dalam pemilihan pimpinan PBNU. Ia menegaskan, isu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

“Ah, itu isu-isu saja. Berita-berita yang selama ini kita lihat di media sosial kadang-kadang itu jauh dari kenyataan. Kita lihat semua, muktamar berjalan lancar,” tegasnya.

Gus Ipul bersyukur seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah selesai dengan lancar. Ia berharap hasil muktamar dapat segera ditindaklanjuti demi memperkuat kontribusi NU bagi agama, bangsa, dan negara.

Dalam muktamar tersebut, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), yang beranggotakan sembilan kiai sepuh pilihan muktamirin. Mekanisme ini menggantikan sistem one man one vote yang sebelumnya digunakan.

Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof. Mohammad Nuh, mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi jalan tengah untuk menjembatani perbedaan pandangan di internal organisasi.

Menurutnya, kepentingan muktamar harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kandidat tertentu. Karena itu, panitia diminta bersikap tegas dan tidak berpihak.

“Tim Steering Committee itu harus tegas betul. Jangan sampai ketarik-tarik, karena memihak pada si A atau memihak kepada si B. Kita pegang betul,” kata M Nuh dalam wawancara di kanal YouTube Dahlan Iskan, dikutip Selasa (1/9/2026).

Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menjelaskan, Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi NU berada dalam struktur Syuriah. Sementara Ketua Umum berada di jajaran Tanfidziyah yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi.
Atas dasar itu, mekanisme pemilihan Ketua Umum diubah menjadi melalui AHWA yang diisi para kiai sepuh.

M Nuh mengungkapkan, gagasan penggunaan AHWA telah dibahas bersama sejumlah kiai sepuh dan kemudian disepakati dalam muktamar. Sebanyak 73 persen peserta mendukung perubahan mekanisme tersebut, sedangkan 27 persen memilih mempertahankan sistem sebelumnya.

Setelah mekanisme disahkan, muktamirin memilih sembilan anggota AHWA. Mereka kemudian menjalankan proses pemilihan pimpinan PBNU.
Usai terpilih, Gus Kikin mengajak seluruh Nahdliyin kembali bersatu dan bersama-sama menatap perjalanan NU di abad kedua.

“NU adalah jam’iyyah, diniyah ijtima’iyyah. Jadi ini organisasi keagamaan, kemasyarakatan, bukan untuk berpolitik,” ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani turut menyampaikan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Muktamar NU yang berlangsung lancar di Jombang.

“Kami Pimpinan DPR menyampaikan selamat atas sudah terselenggaranya dan berjalannya dengan baik dan lancar Muktamar NU, dan terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum, juga Rais Aam KH Miftachul Akhyar,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).