PP Polri Tegaskan Dukungan kepada Pemerintah, Siap Kawal Penegakan Hukum

BOGOR – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, PP Polri menyatakan siap mengawal penegakan hukum agar tetap berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (9/11/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan, terutama kondisi dan perkembangan internal institusi Polri.

Pertemuan itu juga menjadi ajang silaturahmi Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin Korps Bhayangkara dalam berbagai periode.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Roesmanhadi (1998–2000), Roesdihardjo (2000), Suroyo Bimantoro (2000–2001), Da’i Bachtiar (2001–2005), Sutanto (2005–2008), Bambang Hendarso Danuri (2008–2010), Timur Pradopo (2010–2013), Sutarman (2013–2015), Badrodin Haiti (2015–2016), dan Tito Karnavian (2016–2019).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting. Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dukungan PP Polri diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas institusi sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku.