Dewan Dorong Pemkot Keruk Kali & Situ Secara Berkala

SETU-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muthmainah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memperkuat langkah pencegahan dengan melakukan pengerukan dan pemeliharaan aliran kali serta situ secara berkala guna penanganan banjir.

 

 Menurut Muthmainah, sedimentasi yang terus menumpuk dapat mengurangi kapasitas tampung air dan menghambat kelancaran aliran. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pemeliharaan rutin, bukan sekadar penanganan ketika banjir sudah terjadi.

 

 “Penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Aliran kali dan situ perlu dikeruk secara berkala agar sedimentasi tidak terus menumpuk dan fungsi tampung air tetap terjaga,” tegasnya, Selasa (10/11).

 

 Dia menilai, pengerukan kali dan situ harus menjadi bagian dari program pengendalian banjir yang berkesinambungan. Dengan begitu, kapasitas aliran air dapat dipertahankan, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Tangsel.

 

 “Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah banjir terjadi. Pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan kota,” ujarnya.

 

 Selain pengerukan, Muthmainah juga mendorong Pemkot Tangsel melakukan pemeliharaan saluran drainase secara rutin. Saluran yang tersumbat sampah maupun mengalami pendangkalan dapat menghambat aliran air dan memperbesar potensi terjadinya genangan.

 

 Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan banjir sekaligus mengidentifikasi saluran air yang membutuhkan penanganan segera. Langkah tersebut diperlukan agar program pemeliharaan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

 

Muthmainnah juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi menghambat aliran air. Penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan fungsi saluran air serta daya dukung lingkungan.

 

 Dia menambahkan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Diperlukan koordinasi lintas instansi dan wilayah agar pemeliharaan kali, situ, serta drainase berjalan secara konsisten.

 

 Koordinasi tersebut juga penting untuk memastikan pembagian kewenangan dalam penanganan aliran air. Terlebih, sejumlah saluran dan sungai memiliki keterkaitan dengan wilayah lain sehingga membutuhkan kerja sama antarpemerintah.

 

 “Penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi diperlukan agar pemeliharaan saluran air dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

 

 Di sisi lain, Muthmainah menegaskan bahwa kebijakan penanganan banjir harus didukung pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Fraksi PKB mendorong APBD Tangsel diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

 Dia meminta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tangsel 2025–2029 diterjemahkan ke dalam program tahunan yang jelas dan terukur.

 

 Sasaran tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas pembangunan manusia, penurunan angka pengangguran, serta perbaikan kualitas lingkungan.

 

 Menurut Muthmainah, setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya serapan, tetapi juga dari hasil yang dicapai.

 

 “Evaluasi anggaran jangan hanya melihat seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

 

 Dia juga mengingatkan agar setiap alokasi anggaran disertai tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas. Hal itu diperlukan supaya pelaksanaan program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

 “Setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, dan manfaat yang bisa dirasakan warga,” tandas Muthmainah.

 

 Fraksi PKB berharap kebijakan pembangunan Tangsel ke depan tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan program pengendalian banjir yang terencana, pemeliharaan infrastruktur air, serta penggunaan APBD secara efektif dan tepat sasaran.