Polri Usut Dugaan Makar di Balik Penyadapan, Empat Jenderal Diungkap Perannya

JAKARTA – Polri menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penyadapan, akses ilegal, penghilangan data elektronik, hingga kemungkinan adanya pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah.

Dalam penanganan kasus penyadapan, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.

Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 merupakan personel internal Polri, tiga berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Sementara enam ahli terdiri dari dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.

Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas penyadapan diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga personel internal Polri.
Sasaran lainnya mencakup organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.

Suyudi menegaskan, pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana tersebut.

"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Peran Empat Pati Polri
Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan dugaan peran masing-masing tersangka dalam rangkaian praktik penyadapan ilegal.

Pertama, LSP. Mantan Kapolri yang menjabat pada periode kejadian itu diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, kepada Kabagmon AS.

LSP juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end-user.
"Peran tersebut, dalam materi penyidikan, dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.

Kedua, SU. Mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 itu diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.

SU disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan dari Kabagmon kepada LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian dan hasil analisis penyadapan.

Ketiga, EH. Saat menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP.
EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Keempat, AS. Menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, AS diduga menerima perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian meneruskannya kepada operator.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan pengawasan (surveillance), serta menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log data, berikut pembubaran grup WhatsApp.

Penahanan dan Ancaman Pidana
Terkait penahanan, Suyudi menyebut LSP ditahan pada 4-23 November 2026, EH pada 3-22 November 2026, dan AS pada 2-21 November 2026.

Sementara SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan resmi menjalani tahanan rumah sejak 11 November 2026.

Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka sesuai dugaan perbuatan dan peran masing-masing.

Untuk dugaan penyadapan, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Dugaan penghilangan data elektronik dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam hingga tujuh tahun penjara.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Suyudi menegaskan, seluruh sangkaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka.

Dugaan Makar Masih Didalami
Di luar perkara penyadapan ilegal, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta, perbuatan bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Penyidik kini melakukan penyelidikan terpisah guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan upaya menggulingkan pemerintah tersebut.

Suyudi menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana makar.

Karena itu, penyidik masih menelusuri dugaan perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut, serta mendalami tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan perkara.

"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," pungkasnya.