Bareskrim Periksa 38 Saksi, Dalami Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo

JAKARTA – Bareskrim Polri telah memeriksa 38 saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) dan mulai melakukan serangkaian langkah penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama sepekan terakhir. Sebanyak 28 saksi berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber, sementara 10 saksi lainnya diperiksa sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya," kata Susatyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Susatyo menjelaskan, keterangan para saksi telah dikaji bersama ahli pidana dan ahli hukum. Dari hasil pendalaman tersebut, penyidik menemukan dugaan peristiwa pidana makar terhadap Presiden, termasuk adanya dugaan pemufakatan jahat.

Temuan itu kemudian menjadi dasar penerbitan laporan polisi. Perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP, juncto Pasal 160 KUHP, serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Setelah laporan polisi diterbitkan, penyidik mulai melakukan serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
"Mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka," ujar Susatyo.

Ia memastikan, perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik seiring berjalannya proses penyidikan. Bareskrim juga akan terus mendalami keterangan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh nasional pada periode 2025–2026.

Sebelumnya, Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal dan dugaan penghilangan data elektronik. Kasus tersebut menjadi salah satu latar belakang pendalaman dugaan makar yang kini ditangani Bareskrim.

Dalam perkara penyadapan ilegal itu, sejumlah nama yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.