Tanah 1.000 M, Bangunan 580 M, 2 Lantai, 4 Kamar Tidur

JAKARTA - Para menteri akan mendapat jatah rumah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Luas tanahnya mencapai 1.000 meter, bangunannya 580 meter. Rumah ini dibangun 2 lantai dengan 4 kamar tidur.

Ada 36 rumah segede itu yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Tepatnya di persil 104 dan 105 KIPP IKN. Pengerjaannya sudah dimulai sejak Rabu (7/12). Ditargetkan semua sudah kelar pada Juni 2024.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah menteri ini akan memakan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender.

"Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," kata Iwan saat Penandatanganan Kontrak dan Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri, di KIPP IKN, Rabu (07/12).

Kementerian PUPR telah menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai penyedia jasa. Mereka akan melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.

Iwan mengaku telah menyiapkan desain rumah menteri ini dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope. Luasnya sama. Bangunannya 580 meter persegi dan berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi.

Konsep downslope adalah desain hunian modern dengan pembangunan di lahan berkontur perbukitan, dengan lantai bangunan semakin mengikuti lereng tanah yang ada untuk menyesuaikan kontur lahan.

Rumah dengan konsep split level ini akan memberikan kesan dinamis. Sementara upslope atau uphill slope adalah konsep desain rumah untuk kontur tanah lereng menanjak.

Dua konsep desain rumah menteri ini memang cocok untuk kontur tanah di IKN yang berbukit. Menurut Iwan, pembangunan konstruksi rumah ini memang dilaksanakan secara paralel dengan landscape.

"Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," terangnya.

Untuk anggaran, dari sejumlah informasi yang beredar, pembangunan semua rumah jabatan menteri ini diproyeksikan memakan biaya hingga Rp 509 miliar. Itu artinya, setiap rumah menteri menghabiskan dana sekitar Rp 14,1 miliar.

Pembangunan ini dikritik Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera. Menurutnya, rumah menteri semegah dan sebesar itu berlebihan. Karena harusnya, yang harus diperbesar dan diperbanyak adalah fasilitas umum, bukan rumah menteri.

"Semua mesti eman-eman gunakan tanah di IKN," kata Mardani, ketika dikonfirmasi, tadi malam.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa rumah mewah menteri yang besar juga akan sangat membebani negara dalam perawatannya kelak.

"Pemerintah harus fokus ke rakyat. Pemerintah perlu melayani masyarakat. Bukan Presiden dan menterinya," sentilnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah khawatir rumah megah menteri ini akan memancing kecemburuan bagi abdi negara lainnya, seperti pejabat eselon.

"Karena yang eselon cuma di rusun. menteri rumah gede. Itu bisa menyebabkan persaingan tidak sehat. Ini buruk lah. Elitisme di IKN memancing konflik sosial, terutama masyarakat abdi negara di situ," kata Trubus, tadi malam.

Dia mengingatkan, menteri sudah mendapat banyak privilege atau hak istimewa. Sehingga fasilitas rumah megah itu adalah pemborosan. Sehingga bisa memantik konflik di level pejabat lain.

"Konflik itu tidak semata-mata perebutan, tapi semacam culture shock," pungkasnya.

Sumber berita rm.id :

https://rm.id/baca-berita/nasional/152448/tanah-1000-m-bangunan-580-m-2-lantai-4-kamar-tidur-begini-lho-rumah-menteri-di-ikn