NasDem Pasrah

JAKARTA - Partai NasDem pasrah menyikapi kencangnya wacana reshuffle kabinet. NasDem yang punya 3 kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIB) menyerahkan nasib kadernya kepada Presiden Jokowi. Dipertahankan Ok, dicopot juga siap.

Partai besutan Surya Paloh itu memang paling disorot saat wacana reshuffle kembali diembuskan presiden. Maklum, Nas­Dem satu-satunya parpol koalisi pendukung pemerintah yang saat ini dianggap dekat dengan oposisi. Termasuk, sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali awalnya berdalih reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, reshuffle dianggap perlu dilaku­kan bila tujuannya untuk men­dongkrak kerja pemerintahan.

Politisi yang kerap mendampingi Anies safari politik ke berbagai daerah ini, menegas­kan, sikap NasDem ke Jokowi tidak akan berubah. Termasuk bila akhirnya reshuffle kabinet nanti akhirnya mendepak kader NasDem dari kabinet.

"Kalau dianggap tidak cakap, ya NasDem bisa apa, tetapi Jokowi sahabat NasDem. Kami selalu ber­pikir positif, apapun keputusannya minta menanggapi hasil survei Charta Politika yang menyebut mayoritas responden menginginkan ada reshuffle kabinet.

Apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat Pak Jokowi? "Mungkin," kata Jokowi singkat. Kapan? Mantan Walikota Solo itu masih berahasia. "Ya nanti," ucapnya.

Sebenarnya, isu reshuffle kabinet ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Tepatnya, usai Partai NasDem, salah satu anggota koalisi pendu­kung pemerintah melakukan deklarasi mengusung Anies Baswedan sebagai capres, awal Oktober lalu.

Keputusan NasDem itu membuat koalisi pemerintah mulai bergejolak. Apalagi, calon mitra koalisi NasDem untuk mengusung Anies adalah Demokrat-PKS, dua parpol yang selama ini berada di luar pemerintahan. Semen­tara Anies sebagai capres yang diusung selama ini dipersepsikan sebagai idolanya kalangan oposisi.

Salah satu yang paling kencang mengkritik NasDem mendorong adanya reshuffle kabinet adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam bahasa isyarat, Hasto menyebut keputusan NasDem itu membuat "biru sudah lepas dari koalisi", dan di lain kesempatan sebagai "duri dalam daging".

Dorongan agar NasDem keluar dari koalisi sebelum Jokowi mendepaknya dari kabinet makin kencang usai salah satu kadernya melemparkan pernyata­an kontroversial. Dia adalah Zulfan Lindan. Saat itu, dia menyebut Anies Baswedan yang merupakan capres dari NasDem merupakan antitesa Jokowi.

Meskipun NasDem menegaskan itu sebagai sikap pribadi dan menjatuhkan sanksi kepada Zulfan, tensi politik kala itu cukup panas. Para elit dari parpol koalisi pendukung pemerintah rame-rame mengkritik NasDem yang dianggap bermain di dua kaki.

Ditambah lagi, belakangan muncul kabar bahwa hubungan Ketum Nas­Dem dengan Presiden Jokowi semakin buruk. Bahkan saat Partai NasDem merayakan ulang tahun ke-11 pada 11 November lalu, Jokowi tidak hadir dan juga tidak memberikan ucapan se­lamat. Berbagai kalangan menganggap sikap Jokowi sebagai ekspresi sudah tidak nyaman dengan NasDem.

Lantas apakah kali ini reshuffle bakal benaran terjadi? Sejumlah kader dari pendukung pemerintah menyambut baik sinyal reshuffle yang dilemparkan Jokowi.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kepada Jokowi.

Kata Djarot, PDIP menghor­mati dan mendukung bila presiden ingin melakukan evaluasi para anak buahnya di kabinet.

"Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," kata Djarot di Menteng, Jakarta, kemarin.

Ketua DPP PKB Syaiful Huda menyampaikan hal serupa. Kata dia, Jokowi punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle.

Jadi, kata dia, alasan pergantian menteri bisa saja bu­kan hanya persoalan kinerja. Tapi juga soal kedekatan dan kenyamanan ber­hubungan dengan para pembantunya.

"Kalau presiden terganggu psikolo­gisnya dengan seorang pembantu, ya di-resign pasti," kata Huda, di Hotel Cipta Pancoran, Jakarta, kemarin.

Menurut Huda, keputusan mengo­cok ulang kabinet ini hal yang wajar saja. Presiden punya hak untuk meng­ganti para menterinya kapan saja dengan pertimbangan apa saja. Termasuk perbedaan cara melihat politik.

"Dan menurut saya, itu wajar," cetusnya.

Waketum PPP Arsul Sani pun santai saja menanggapi isu reshuffle kabinet. Menurut dia, keputusan reshuffle kabinet masih sangat mungkin terjadi di sisa waktu setahun ini. Meski begitu, Arsul yakin, menteri dari PPP aman di kabinet.

"Kami yakin Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan represen­tasi partai koalisi,” ujar Arsul, dikon­firmasi, kemarin.

Bagaimana dengan NasDem? Ketua DPP NasDem Effendi Choiri mengatakan, keputusan reshuffle tergantung perasaan Jokowi. Kata dia, partainya siap menerima segala kemungkinan yang terjadi.

“Itu hak prerogatif Presiden, silakan, apa maunya. Bagi NasDem, siap menghadapi segala situasi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Poli­tik Indonesia, Fernando Emas menilai pernyataan Jokowi soal reshuffle ini sebagai menguatnya kocok ulang kabi­net.

Ia memprediksi, reshuffle akan di­gelar dalam waktu dekat, yaitu di awal tahun, antara Januari sampai Februari. Melihat situasi politik terkini, kata dia, sangat mungkin menteri yang berasal dari NasDem akan dicopot Jokowi. Apalagi, NasDem dianggap sudah tidak sejalan dengan Jokowi alias duri dalam daging.

Selain itu, para menteri dari Nas­Dem memang patut dilakukan evalu­asi karena seperti Menteri Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informatika yang dianggap gagal menjalankan tugasnya selama 3 tahun lebih.

"Saya menilai keduanya memang sangat layak dicopot dari posisi men­teri. Selain itu Jokowi memang ingin melakukan rotasi terhadap menterinya dan menempatkan sosok yang dianggapnya perlu untuk diposisikan dalam kabinetnya," kata Fernando, saat dikontak Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam.

Menurut dia, dengan reshuffle ini Jokowi kemungkinan akan memasukkan Andika Perkasa yang baru saja pensiun sebagai Panglima TNI. rm id