Eksklusif Dengan Hasto Kristiyanto

JAKARTA - Reshuffle kabinet adalah misteri politik. Kapan waktunya, dan siapa menteri yang akan dilepas, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. 

Namun, PDIP, sebagai partai utama pendukung pemerintah punya saran dan masukan. Sebaiknya, Presiden lekas melakukan reshuffle agar tidak ada rahasia kabinet yang bocor ke luar, dan dipakai untuk mengkerek elektoral capres yang disebut sebagai antitesa Jokowi.

Demikian intisari dari wawancara eksklusif Rakyat Merdeka dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (4/1).

Dalam wawancara itu, Hasto bercerita banyak soal kondisi perpolitikan di Indonesia. Situasi partai jelang Pemilu 2024, hingga hubungan antara parpol koalisi pendukung pemerintah. Termasuk sikap PDIP terkait reshuffle kabinet.

Politisi kelahiran Yogyakarta ini menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, PDIP tidak mau mencampuri urusan bongkar pasang menteri.

“Ibu Ketua Umum (Megawati) menghormati betul sistem ketatanegaraan yang ada. Kita tidak pernah mendikte, apalagi memaksakan kehendak pada Presiden,” ujar Hasto.

Namun yang menjadi kebiasaan, kata dia, sebelum reshuffle, Presiden berkomunikasi dengan para pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah. Saat ini, ungkap Hasto, Jokowi belum mengajak Megawati bertemu membahas soal itu.

Menurut Hasto, reshuffle kabinet hanya bisa terjadi atas kehendak Presiden. Meskipun desakannya sangat kencang, tapi bila Presiden tidak menginginkan, maka reshuffle, tidak akan terjadi.

“Dan tentunya saat ini Pak Jokowi sedang melakukan tahap kajian. Sedang melakukan kalkulasi politik. Bagaimana efektifitas kerja kabinet di akhir pemerintahan bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Hasto menyebut, momentum untuk melakukan reshuffle sebenarnya sudah ada. Di internal PDIP, dorongan untuk reshuffle berdasarkan evaluasi dan kajian.

Hasto memaparkan, anggota DPR PDIP, Djarot Saiful Hidayat telah melakukan evaluasi dan menemukan data-data yang kontra produktif terkait kinerja kementerian.

"Misalnya, di Kementerian Pertanian. Sebelumnya disebutkan pada bulan Agustus 2022, Indonesia akan mengekspor dua ribu ton beras ke China. Namun faktanya, justru kita impor,” ungkap Hasto.

Padahal, lanjutnya, perintah Presiden sudah jelas. Yakni, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan.

"Ini artinya, menteri terkait itu tidak menjalankan perintah dan kebijakan dari Presiden,” tegasnya.

Faktor lain yang bisa dijadikan momentum perlunya reshuffle kabinet adalah, ada anggota partai koalisi yang menetapkan capres. Bahkan, oleh sebagian elitnya, capres yang diusung itu disebut sebagai antitesa Jokowi.

Menurut Hasto, ini tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Misalnya, ada rapat kabinet yang bersifat rahasia, bisa bocor pada capres yang antitesa Jokowi itu.

“Padahal maksudnya informasi di dalam rapat itu harus dicarikan solusi. Tapi karena bocor, maka itu akan dijadikan sebagai sebuah problem dari pemerintahan saat ini dan bisa dipakai untuk mengkerek elektoral capres yang bersangkutan,” ulasnya.

Dengan kalkulasi dan kondisi tersebut, Hasto menganggap bahwa reshuffle menjadi kebutuhan, dan urgent untuk dilakukan.

“Sebaiknya cepat. Tapi sekali lagi, semua keputusan kembali pada Pak Jokowi. Dan kami pun tidak pernah main paksa,” ujarnya.

Kemudian Hasto menyinggung soal etika dan prinsip dalam berpolitik. Sebaiknya, anggota koalisi yang sudah menetapkan capres antitesa Jokowi itu mundur dari pemerintahan. Tidak etis bertahan dan menampilkan dua wajah kepada rakyat.

“Seharusnya terbangun suatu kesadaran untuk tidak menampilkan diri di dalam pemerintahan. Karena ketika sudah menetapkan capres, maka ada fungsi-fungsi elektoral yang harus dijalankan,” katanya.

Lagian, kata Hasto, sejak ada deklarasi capres, sepak terjang NasDem sebagai anggota koalisi pemerintah di parlemen cenderung berubah.

"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan sebagai capres, memang ada beberapa perubahan-perubahan sikap politik partai tersebut di DPR," ungkapnya.

Lantas benarkah reshuffle sudah di depan mata? Di tempat terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin tidak menampik hal itu. Melihat gelagat yang sudah ada, Ali memprediksi presiden akan melakukan reshuffle di bulan Januari ini.

"(Reshuffle) Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," ungkap Ngabalin.

Dia tak mau mengira-ngira siapa saja menteri yang bakal dilepas dari kabinet. Ngabalin hanya mengingatkan, siapapun menteri yang nanti di-reshuffle oleh Presiden Jokowi, sikapnya harus lapang dada. Tidak marah dan tetap semangat bekerja di mana pun. 

"Jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja. Tetap semangat dan harus berterimakasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," ujarnya. rm.id