Nasib Liga 2 Ditentukan Usai KLB PSSI

JAKARTA - Zainudin Amali mengatakan nasib kelanjutan Liga 2 akan ditentukan setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari mendatang.

Informasi itu merujuk pada hasil pertemuan operator LIB, PSSI dan Kemenpora beberapa waktu lalu.

"Secara garis besar disimpulkan bahwa, sampai dengan sebelum pelaksanaan KLB, nampaknya kompetisi ini belum bisa jalan. Nah itu dilihat dari sikap yang disampaikan oleh LIB dan PSSI," papar Menpora Amali saat menerima audiensi dari perwakilan klub-klub sepak bola Liga 2 dan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), di ruang kerjanya lantai 10 Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta, Senin (30/1) sore.

Perwakilan klub-klub Liga 2 dan APPI terdiri dari CEO APPI Hardika Aji, Presiden APPI Andritany, Manajer Persipura Jayapura Yan P. Mandenas, Bekasi FC Hamka Hamzah, FC Bekasi City Amri, Sulut United Ridho, Persipura Charly Lopula, PSMS Medan Andry Mahyar dan Fuad.

Meski demikian, menurut Menpora Amali, pemerintah akan secepatnya mencarikan solusi kelanjutan Liga 2.

Saya akan menyampaikan kepada pengurus dan saya akan melaporkan juga Pak Presiden tentang apa yang menjadi hasil diskusi kami ini. Mudah-mudahan waktu yang tersisa, sebelum batas bulan Juli, semuanya akan terselesaikan dengan baik dan bagaimana caranya teman-teman dari liga 2 juga sudah punya gambaran," pungkas Menpora Amali.

Zainudin Amali kembali menegaskan sikap pemerintah terhadap pelaksanaan kompetisi di Indonesia baik Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, hanya membantu memfasilitasi tidak ada intervensi.

"Jadi posisi pemerintah hanya mencarikan jalan keluar untuk kelanjutan kompetisi, membantu memfasilitasi, tetapi tidak mengintervensi," kata Menpora Amali.

Menurutnya, keputusan yang sudah diambil dari federasi (PSSI) dan PT LIB saat pertemuan dengan klub-klub Liga 2 terkait kelanjutan pelaksanaan Liga 2 bukan menjadi ranahnya.

"Apa yang sudah menjadi keputusan pertemuan Liga 2 dan PSSI serta LIB, ya kami hanya terima saja, kami tidak bisa memaksakan besok harus ada kompetisi, itu namanya intervensi, itu kami hindari." tegas Menpora Amali.

Sikap pemerintah lanjutnya, sangat jelas. Hanya memfasilitasi dan membantu komunikasi dengan kepengurusan baru nantinya yang terpilih usai KLB. 

"Kepada kepengurusan baru nantinya, pemerintah juga akan beritahu, ini loh catatan yang ditinggalkan oleh yang sebelumnya dan ini harus dilaksanakan. Tugas pemerintah untuk mengingatkan itu dan apabila butuh dukungan kita akan dukung, minta difasilitasi kita akan fasilitasi," pungkas Menpora Amali.