Diklarifikasi 8,5 Jam, Rafael Alun: Saya Sudah Lelah, Tolong Kasihani Saya

JAKARTA - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo selesai menjalani klarifikasi harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rafael menjalani proses klarifikasi selama 8,5 jam. Dia masuk ke Gedung Merah Putih pukul 09.00, dan baru keluar pukul 17.30 WIB.
Keluar dari markas komisi antirasuah, ayah Mario Dandy Satriyo itu membuka masker. Dia kemudian memberi pernyataan kepada wartawan.
"Jadi saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undnagan yang diberikan oleh KPK kepada saya," ujarnya, di depan Gedung KPK, Rabu (1/3).

Setelah itu, Rafael meminta maaf atas tindakan putranya yang menganiaya anak pengurus GP Ansor, David Ozora, hingga koma.
"Saya saat ini mendoakan untuk ananda David, supaya ananda David agar secara sembuh pulih kembali seperti sedia kala," ungkap Rafael.

"Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada bapak keluarga bapak Jonathan kepad sekeluarga besar PBNU dan keluarga besar Banser GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan," sambung Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, mengambil ancang-ancang mengakhiri.
Wartawan yang penasaran, mencecarnya soal hasil klarifikasinya. Namun, Rafael enggan mengungkapkannya. "Bisa ditanyakan kepada KPK," elak Rafael.

Belum puas, wartawan terus mencecarnya. Rafael pun merajuk.
"Saya sudah sampaikan itu, saya sudah lelah dari pagi, tolong kasihani saya, saya sudah lelah, saya sudah lelah," pintanya.
Wartawan terus mengejarnya hingga akhirnya Rafael masuk ke dalam mobil Toyota Innova putih yang menjemputnya di depan markas komisi pimpinan Firli Bahuri cs itu.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, komisi antirasuah tidak hanya akan sekali memeriksa Rafael.

"Proses klarifikasi ini saya pastikan bukan hanya sekali dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor masuk kategori diperiksa, jadi diverifikasi, ini semua diverikasi pakai aplikasi," ujar Pahala dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).

Hari ini KPK memanggil Rafael untuk diklarifikasi soal harta kekayaannya. Dia datang ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.02 WIB.
Rafael yang mengenakan kemeja batik dibalut jaket hitam menenteng tas hitam. Diduga, tas itu berisi sejumlah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan hartanya.
Rafael diketahui memiliki harta yang fantastis. Hartanya bahkan jauh melebihi Dirjen Pajak Suryo Utomo. Dan berselisih sedikit dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dikutip dari elkhpn.kpk.go.id, tercatat Rafael memiliki harta mencapai Rp 56 miliar di tahun 2021. Hartanya sebagian besar berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai total Rp 51,93 miliar.
Aset tanah dan bangunan miliknya itu tersebar di Sleman, Manado, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Rafael juga juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa dua unit mobil dengan total nilai mencapai Rp 425 juta. Kendaraan yang dimilikinya itu berupa mobil Toyota Camry tahun 2008, mobil Toyota Kijang tahun 2018.

Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420 juta, surat berharga senilai Rp 1,55 miliar, kas dan setara kas Rp 1,34 miliar, serta harta lainnya senilai Rp 419 juta. Sehingga, total keseluruhan hartanya mencapai Rp 56 miliar.

Sementara Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang merupakan atasan Rafael, "hanya" memiliki total harta kekayaan Rp 14,45 miliar pada tahun 2021.
Jumlah harta Rafael juga hanya terpaut Rp 2 miliar dari Menkeu Sri Mulyani. Berdasarkan data LHKPN KPK yang dilaporkan pada 31 Maret 2022, Sri Mulyani diketahui memiliki total kekayaan mencapai Rp 58.048.779.283 (Rp 58 miliar).

Rafael telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.
"Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers, Jumat (24/2).

Sri Mulyani mengatakan, dasar pencopotan tersebut yakni pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin PNS.

Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael.
Rafael sendiri akhirnya mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun permintaan itu ditolak. rm.id