Sri Mulyani Bicara Pentingnya Pembiayaan Inovatif

JAKARTA - Proses pembangunan infrastruktur di Indonesia tidaklah mudah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi, banyak risiko yang bisa mengganggu.  
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra­wati dalam acara Innovative Financing in Unity PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) di Jakarta, kemarin.
Apalagi, kata Sri Mulyani, kalau cuma mengandalkan APBN, akan sulit menuntaskan kesenjangan infrastruktur di Indonesia.
“Kalau menunggu ketersediaan APBN, akan selamanya terjadi kesenjangan,” tegas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini
Untuk itu, Pemerintah men­dorong pembiayaan yang ino­vatif agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan.

Bendahara negara ini mengatakan, proyek pembangunan meliputi jalan raya, jembatan, tol, hingga kebutuhan untuk penerangan jalan maupun penanganan sampah di daerah.

“Semua tidak hanya soal bu­tuh duit, lalu APBD menunggu APBN. Maka dibuatlah skema innovative financing yang meli­batkan swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelasnya.
Sri Mulyani mengapresiasi usaha PII yang menyediakan skema pembiayaan lebih fleksi­bel daripada sekadar menunggu ketersediaan APBN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba­suki Hadimuljono mengatakan, innovative financing mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Basuki mencontohkan proyek Tol Trans Jawa sepanjang 1.830 kilometer (km) yang rampung pada 2019. Menurutnya, itu mustahil tercapai tanpa inovasi pembiayaan.

Dalam mempercepat pembangunan, Basuki mengaku merayu pemrakarsa untuk membebas­kan tanah dengan dana talangan.
“Itu masuk inovatif. Belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Itu lebih cepat. Dan nanti dananya diganti Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Basuki.

Innovative financing kedua, lanjut Basuki, adalah cross subsidy lelang. Kementerian PUPR menerapkannya melalui pelelangan proyek tol. Insentif ini dapat dinikmati oleh investor yang mampu membangun tol dengan ruas paling panjang.
Selain itu, ada skema KPBU berupa available payment. Ske­ma tersebut tidak hanya untuk pembangunan, tapi sampai pada pemeliharaan jalan.
Kementerian PUPR menerapkannya untuk pemeliharaan jalan lintas timur Sumatera di Riau dan di Sumatera Selatan.

“Dengan KPBU, kami merasa proyek selalu diawasi banyak pihak oleh Kemenkeu dan PII. Jadi, lebih aman,” jelasnya.
Dia meminta agar Pemerin­tah Daerah terus mendorong penerapan innovative financing.
“Inovasi teknologi kalau tidak ada duitnya pasti tidak akan jalan,” ucapnya. rm.id