Total Yang Bakalan Nyoblos 28 Juta Orang

JAKARTA - Jumlah pemilih di Jawa Tengah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bertambah. Sebelumnya, di Pemilu 2019 sebanyak 27,8 juta, kini naik menjadi 28,5 juta pemilih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng), Paulus Widiyantoro menjelaskan, pemilih terbanyak berasal dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.

Data tersebut didapat dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) di seluruh kabupaten/kota di Jateng yang telah selesai pada 14 Maret 2023 lalu.

“Sudah, kebetulan (coklit). Totalnya ada sekitar 28,5 juta pemilih yang terdata,” kata Paulus, kemarin.

Meski demikian, Paulus mengaku, data coklit tersebut masih dipegang para petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di masing-masing daerah. Kata dia, petugas pantarlih nantinya akan memasukan data pemilih terbaru tersebut ke aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih.

“Setelah itu akan dilakukan DPHP (daf tar pemilih hasil pemutakhiran), baru kami umumkan DPS (daftar pemilih sementara). Sesuai tahapan DPS kami umum kan April nanti,” terangnya.

Disinggung jumlah pemilih pemula di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo ini, Paulus mengaku belum bisa menyebut kan secara pasti. Namun, kata dia, dari hasil coklit, ada kemungkinan jumlah pemilih pemula di Jateng mencapai hampir 1 juta orang.

Untuk data secara terperinci belum kami pegang. Masing di masing-masing petugas yang ada di daerah,” tandas Paulus.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak menemukan adanya ribuan data kependudukan di dua desa yang tidak sesuai dengan domisilinya. Yakni, Desa Mojosimo dan Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh mengatakan, hasil rapat koordinasi bersama pengawas kecamatan (Panwascam), hampir setengah dari warga desa tersebut datanya saling bertukar.

"470 warga Mojosimo data kependudukan beralamatkan Desa Tlogopandogan dan sebaliknya,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kata Khoirul, berpotensi terjadi pelanggaran. Maka, dilakukan uji petik. Sehingga diinstruksikan untuk melakukan pengawalan, bukan hanya sampai pada DPS dan DPT karena berpotensi mobilisasi.

“Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, agar segera melakukan perbaikan data kependudukan tersebut,” ujarnya. rm.id