TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Penandatanganan Perjanjian Koalisi Anies Cs Batal Lagi

Kali Ini Alasannya, Mepet Waktu Sahur

Laporan: AY
Jumat, 24 Maret 2023 | 10:58 WIB
(Foto : Istimewa)
(Foto : Istimewa)

JAKARTA - Rencana Koalisi Perubahan yang digawangi NasDem-Demorkat-PKS untuk mengusung Anies Baswedan  sebagai capres masih belum final. Meskipun tadi malam ketiga parpol bersama Anies sudah kumpul, perjanjian koalisi kembali batal diteken alias ditandatantangani. Kali ini alasannya, Anies cs keburu sahur.

Kemarin malam, Anies bertamu ke Kantor DPP PKS, menemui Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Agenda mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) tiga partai pengusungnya.

"Alhamdulillah (kemarin) malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden PKS ba'da taraweh. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU Tiga Partai Koalisi Pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah tiga partai sudah signed semua," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, kemarin.

Anies, tak ujuk-ujuk datang ke Markas PKS. Kedatangannya telah diatur sejak deklarasi dukungan PKS, Februari lalu. Sebab, Anies dan Syaikhu belum bertemu, karena kesibukan masing-masing.

Awal Maret, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu memenuhi undangan ke Australia. Dilalahnya, sehari sebelum Anies pulang dari Negeri Kangguru, Syaiku harus melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat bersama Komisi I DPR dan rombongan Fraksi PKS.

Karena jadwal yang padat, keduanya pun tak kunjung bertemu, meski telah berada di Indonesia. Barulah kemarin malam, kedua pemimpin itu bertemu.

"Padahal Presdien Syaikhu juga jam 20.00 WIB baru kembali dari Cirebon. Tapi akhirnya, sekitar jam 22.00 mereka bertemu di kantor PKS dan dokumen pun ditanda tangani. Alhamdulillah," tutur Sohibul.

Sayangnya, ketiga parpol ini batal menggelar konferensi pers soal pengumuman resmi MoU yang telah diteken. Diketahui, awak media sempat mendapatkan undangan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan Rabu (22/3) malam. Namun, tak lama berselang undangan tersebut dibatalkan.

"Terkait pengumuman dokumen MoU, semula akan diumumkan tadi malam. Karena pertimbangan waktu, sudah larut, dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama Ramadan, maka niat tersebut kita jadwal ulang," ungkap Sohibul.

Ia berharap, dalam waktu dekat Koalisi Perubahan bisa mengumumkan MoU tersebut ke publik. Lebih baik lagi, jika langkah besar itu terealisasi di bulan yang penuh berkah ini.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, penundaan deklarasi itu lantaran Koalisi Perubahan ingin memaksimalkan ibadah di Bulan Ramadan. "Kami semua ingin menikmati berkah Ramadan dulu di hari pertama yang penuh berkah. Insyaallah niat baik segera dapat diwujudkan untuk Indonesia," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan dari segi waktu, deklarasi Koalisi Perubahan tidak mungkin dilakukan. Mengingat, waktunya bersamaan dengan taraweh pertama.

Meski begitu, Didik memastikan tidak ada masalah dalam Koalisi Perubahan atas penundaan deklarasi tersebut. Terlebih, piagam kesepakatan ketiga parpol telah diteken.

Menurutnya, dalam waktu dekat, Koalisi Perubahan bakal segera menentukan waktu deklarasi. "Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani," tegas Didik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, persoalan cawapres menjadi krusial di Koalisi Perubahan. Memang poros ini terkesan solid di permukaan. Namun, ketika belum ada deklarasi, hal itu menandakan ada sesuatu yang belum selesai.

Menurut Adi, ada dua hal. Pertama, siapa yang akan mendampingi Anies, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Ahmad Heryawan (Aher), atau bukan keduanya. Karena NasDem tidak bisa sepenuhnya menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies.

"Anies gak mungkin bisa maju tanpa tiket dari Demokrat. Begitu juga kalau AHY dijadikan cawapres, PKS bisa angkat kaki, dan tidak jadi gabung Koalisi Perubahan," ulas Adi.

Sekalipun Anies diberikan kewenangan menentukan pendampingnya, di level praktik, mantan rektor Universitas Paramadina itu tidak terlampau dominan. Demokrat dan PKS sama-sama paham, Anies tidak bisa maju tanpa tiket dari kedua partai tersebut.

Hal lain kenapa deklarasi terus mundur karena posisi Demokrat dan PKS yang selalu mengkritik Pemerintah. Di saat yang sama, NasDem tidak ingin berkonfrontasi dengan Pemerintah. Karena sampai saat ini Surya Paloh Cs masih berada di barisan Jokowi.

Soal cawapres yang tepat, menurut Adi adalah AHY. Karena dari segi survei masuk cawapres favorit dan dianggap mewakili wajah oposisi. Sehingga kelihatan lebih kiat dan solid.

Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio menyebut tidak ada persoalan di tubuh Koalisi Perubahan. Menurutnya, agenda deklarasi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. 

Soal sosok yang tepat sebagai cawapres, hingga saat ini, baru bicara tentang kriteria. Menariknya, justru Koalisi Perubahan mempersilakan Anies menentukan sosok pendampingnya sendiri.

"Sampai hari ini, Mas Anies baru di bicara tentang kriteria cawapres yang ada lima itu. Yang membantu pemenangan, kemudian memperkuat Koalisi Perubahan, membantu jadi pemerintahan setia di Koalisi Perubahan dan ada chemistry yang didapat," pungkasnya. rm.id

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo