Bukan Negeri Transaksional

PAMULANG - Jangan sampai negeri ini menjadi negeri “transaksional”. Kalau prestasi, kehebatan, bahkan aib menjadi komoditas yang diperjualbelikan layaknya panci atau ikan lele, sungguh berbahaya.

Salah satu transaksi itu terjadi antara Bupati Kepulauan Meranti, Riau dengan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kamis (6/4) lalu, pak Bupati tersebut terjerat OTT KPK karena diduga “membayar” oknum pegawai BPK untuk mendapatkan predikat Wajib Tanpa Pengecualian (WTP). “Rapor keuangan” bagi lembaga pemerintah ini diduga dihargai Rp 1,1 miliar.

Menyuap oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan hanya dilakukan Bupati Meranti, Riau. Sudah beberapa kepala daerah yang terjerat.

Sayangnya, kasus-kasus terkait BPK ini tidak terlalu disorot. Akibatnya, kasusnya berulang. Yang kena atau terjerat dianggap “hanya ketiban sial”. Sementara substansi kasus atau masalahnya tak tersentuh.

Kalau saja kasus ini tidak terbongkar, aksi-aksi transaksional ini akan berjalan seperti biasa, business as usual. Seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak.

Selain membeli prestasi dengan “memoles yang bopeng menjadi mulus”,  saat ini juga mencuat isu-isu untuk  “tidak saling membuka aib”.

Dalam rapat di DPR mengenai kasus Rp 349 Triliun yang terkait Kemenkeu, Menko Polhukam Mahfud MD diingatkan anggota DPR supaya tidak saling membuka aib, “karena semuanya punya kotoran dan sisi gelap”. Tentu saja ini bukan “aib” seperti di program infotainment.

Ini berbahaya. Karena, kalau sebuah bangsa berjalan di atas prinsip saling ancam “jangan macam-macam, karena anda juga punya sisi gelap,” maka kejahatan akan disembunyikan di tempat yang terlihat.

Akibatnya, banyak kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi, yang sebenarnya sudah terang benderang, bisa disingkirkan di lorong-lorong gelap. Tak terlihat, tapi ada. Bahkan menumpuk.

Di sisi lain, ketika para pejabat mempertontonkan prestasi palsu, misalnya membayar predikat WTP, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang artifisial dan rapuh.

Kalau semuanya bisa ditransaksikan, entah itu prestasi, aib, hukum, atau hal-hal yang di luar logika sekali pun, maka bangsa ini menjadi bangsa yang gaduh dan sarat drama. Kopong dan gampang goyah.

Sesungguhnya, rakyat membutuhkan para pemimpin atau pejabat yang bersih, yang memperlombakan karya dan prestasi yang sebenarnya. Bukan yang artifisial serta direkayasa.

Rakyat membutuhkan pemimpin dan pejabat yang kuat serta berintegritas, yang tidak tersandera kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena, seperti yang terjadi di beberapa daerah, tidak sedikit kepala daerah yang tersandera pemilik modal serta oligarki. Buntutnya, sudah ratusan kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Jangan sampai bangsa ini menjadi “bangsa transaksional” yang para pejabatnya bersekongkol untuk saling menutupi aib atau memperjualbelikan prestasi layaknya ikan atau sayur di pasar.

Untuk itu, butuh keteladanan, ketegasan dan gebrakan-gebrakan luar biasa.