2019, Kasus Paling Tinggi Soal Netralitas

JAKARTA - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kasus pelanggaran tertinggi pada Pemilu 2019. Yaitu, sebanyak 1.475 dugaan pelanggaran.

“Jadi, pelanggaran netralitas ASN ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah berdasarkan pengalaman fakta,” ujar ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty.

Lolly menjelaskan, netralitas ASN merupakan salah satu gangguan dan kerawanan pemilu. Selain itu, ada politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), kampanye media sosial dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

“Bawaslu tengah menyusun indikator pemetaan gangguan/kerawanan Pemilu 2024 yang meliputi 5 isu strategis terse­but,” katanya.

Penyusunan indikator pemetaan gangguan/kerawanan Pemilu 2024, kata Lolly, merupakan antisipasi atas maraknya pelanggaran pada Pemilu 2019 dan perkembangan yang ada. Termasuk juga, untuk mengisi kebolong-bolongan (kekurangan) regulasi.

“Pada Pemilu 2024 tidak ada calon presiden petahana (incumbent). Untuk itu, penting bagi Bawaslu mendorong netralitas ASN. Salah satunya dengan memetakan kerawanan,” katanya.

Kedua, lanjut Lolly, mengenai politisasi SARA. Kata dia, saat ini SARA menjadi perhatian, dengan narasi politik identitas di kalangan masyarakat. Untuk itu, SARA dimasukkan pada kerawanan dan gangguan pemilu.

Ketiga, tentang politik uang yang nyata terjadi di lapangan. Tetapi dalam praktik penegakan hukumnya sulit dalam hal pembuktian. Apalagi, saat ini dengan digitalisasi, politik uang makin banyak cara seperti dengan cashless.

“Jadi, kita membutuhkan kejelian untuk membuktikan dengan beragam potensi dan beragam modus operandi,” jelas Lolly.

Dia mengatakan, perkembangan media sosial yang begitu pesat perlu diantisipasi. Bawaslu sudah membuat gugus tugas un­tuk media sosial dan menjalin kerja sama kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Namun pada prakteknya, masih ada upaya pelanggaran dengan berbagai cara,” ungkap Lolly.

Terakhir, isu penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Lolly mengingatkan, be­berapa permasalahan sebelumnya terjadi di daerah pemilihan luar negeri. Seperti manipulasi surat suara atau biaya penye­lenggaraan yang cukup besar.

“Kita masih ingat ada ribuan surat suara di Malaysia yang kala itu Bawaslu memutuskan tak bisa dihitung karena manipulasinya banyak. Selain soal surat suara, ada juga cost yang perlu dipertim­bangkan,” ujarnya.

Lolly berharap, indikator kerawanan pemilu ini menjadi rujukan semua stake­holder untuk lebih waspada dan bekerja lebih keras.

“Indikator pemetaan kerawanan yang dirumuskan ini semoga sesuai dengan kondisi di lapangan,” tukas dia.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menga­takan, salah satu isu kerawanan pemilu yang perlu diantisipasi adalah soal hak pilih kelompok rentan. Yakni, pengungsi, pekerja migran, penyandang disabilitas, pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el, masyarakat adat, dan orang-orang yang memiliki masalah adminis­trasi kependudukan.

“Mengapa kelompok rentan perlu dili­batkan? Ini seperti, leave no one behind, tidak ada satu pun pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, dengan goal nomor 16, target 16.7,” ujar Bagja.

Dia juga mengungkapkan, masih ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak memiliki template braille dan tidak memperkenalkan akses disabilitas.

“Tentu juga akan kita lihat banyak beberapa tempat yang TPS-nya agak sulit dijangkau dan ini harus kita selesaikan saat ini,” ucap Bagja.

Bagja menyebut, Pemilu 2024 rawan dengan netralitas penyelenggara pemilu, khususnya di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Selain itu, dia juga men­gungkap adanya potensi kerawanan berkaitan dengan polarisasi masyarakat.

“Kemudian potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial dan juga pemenuhan hak memilih dan dipilih,” tuturnya.

Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memandang, perlunya diperkuat sistem oleh stakehold­ers dan partisipasi masyarakat yang ideal guna meredam kerawanan pemilu.

“Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat,” ajaknya.

Simon-sapaan Ngasiman Djoyonegoro, juga mengingatkan penyelenggara menjamin kepastian terselenggaranya pemilu. Kata dia, sampai saat ini masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan. rm.id