Soal Pembentukan Kodam, Jenderal Dudung Jawab Kritikan Megawati

JAKARTA - Rencana pembentukan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi menuai pro dan kontra. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ada di posisi yang kontra terkait program ini. Menyikapi pro-kontra ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman angkat bicara.

Mega menyatakan heran dengan rencana pembangunan Kodam di setiap provinsi. “Pak, sudahlah dulu, Pak. Ini nggak ada perang, satu. Kedua, apa kita juga mau perang?” ujar Mega, saat memberikan sambutan acara Peluncuran 58 Judul Buku di Hari Jadi ke-58 Lemhanas, di Jakarta, Sabtu (20/5).

Terkait program ini, Dudung menerangkan, rencana pembentukan Kodam ini awalnya disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada dirinya. Rencana ini dilakukan bercermin dari transformasi yang dilakukan institusi kepolisian. Dudung menegaskan, pembentukan Kodam tidak tepat jika dikaitkan dengan perang.

Dia menjelaskan, sebelumnya, Kepolisian di provinsi ada tipe A, B, dan C. Tipe A dipimpin Irjen, tipe B dipimpin Brigjen, dan tipe C dipimpin Kombes. “Sekarang (Kepala) Polisi di setiap provinsi sudah bintang dua semua. Nah, sementara angkatan darat masih kolonel, Danremnya itu,” tutur Dudung, di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, kemarin.

Saat ini, Mabes AD baru memiliki 15 Kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia, akan terbentuk 23 Kodam baru.

Dalam pelaksanaannya, Mabes AD tidak melakukan pembangunan markas Kodam baru. Mereka memilih menaikkan Komando Resor Militer (Korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi Kodam.

Di sisi lain, saat ini, tidak semua provinsi memiliki Kodam yang dipimpin Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam). Contohnya Kodam II/Sriwijaya yang meliputi wilayah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Kita kan di setiap provinsi tidak semuanya Pangdam, ada seperti di Lampung, itu provinsi. Kapoldanya (Lampung) bintang 2, Danremnya bintang 1. Artinya tuntutan zamannya juga seperti ini. Sekarang sudah begitu kompleks permasalahan, maka di masing-masing perlu ada Kodam,” jelas Dudung.

Setelah mendapat arahan dari Prabowo, Dudung menyampaikan rencana pembentukan Kodam ini ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan disetujui. Progresnya, saat ini masih digodok Mabes TNI, kemudian diserahkan ke Kementerian Pertahanan, lalu akan dibawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terakhir disampaikan ke Presiden.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga memberikan penjelasan. Kata dia, rencana pembentukan Kodam di setiap provinsi sudah melalui berbagai kajian.

“Komando teritorial adalah bagian penting dari konsepsi pertahanan rakyat semesta,” ucap Dahnil. Menurutnya, kehadiran dan penguatan Kodam sangat penting di tengah upaya memperkuat pertahanan Indonesia.

Di dunia maya, warganet ikut berkomentar. Ada yang sependapat dengan Mega, ada juga yang mendukung Dudung.

Akun @malhamahkubro menjadi salah satu yang sependapat dengan Mega. Kata dia, daripada sibuk membentuk Kodam, TNI AD lebih baik fokus menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. “Urus dulu saudaramu teroris di Papua,” sindirnya.

Akun @sulistianto_st menjelaskan mengenai perang modern dan peran tiap matra di TNI. “Perang modern garda depan adalah Angkatan Udara dan Angkatan Laut,” tulisnya.

Sedangkan yang sependapat dengan Dudung salah satunya @lesmana_sofyan. “Argumen penolakan Ibu Mega sangat janggal. Ada yang aneh,” tulisnya. (RM.id)