Publikasikan Daftar Riwayat Hidup Capres Cawapres Tak Perlu Minta Izin

JAKARTA - Untuk mengakomodir masukan dan kritik dari masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mempublikasikan daftar riwayat hidup para Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik mengatakan, ada sejumlah informasi yang dikecualikan untuk bisa dipublikasikan ke publik. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 17 huruf H Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Lalu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.

Namun, KPU meminta izin terlebih dulu kepada Capres dan Cawapres untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka. “Jika mereka tidak mengizinkan, kami tidak berhak mempublikasikannya,” kata dia.

Bagaimana tanggapan partai politik jika riwayat hidup Capres dan Cawapresnya diumumkan ke publik?

Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Dedy Ramanta tidak mempermasalahkan jika riwayat hidup Capresnya dipublikasikan.

"Riwayat hidup Capres dan Cawapres memang perlu untuk diumumkan ke publik," dukungnya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan mengatakan, mempublikasikan riwayat hidup Capres dan Cawapres, tidak perlu meminta izin.

"Semua hal yang sudah masuk pemeriksaan, harus diumumkan ke publik, apa pun hasilnya. Jangan nanti ada yang diumumkan, ada yang tidak diumumkan," katanya.

Untuk lebih detailnya, berikut wawancara dengan Usman M Tokan mengenai topik ini.

KPU akan mempublikasikan riwayat hidup Capres dan Cawapres. Respons Anda?

Kami merespons baik rencana itu. Kami sangat setuju itu diumumkan, supaya masyarakat tahu rekam jejak Capres dan Cawapres yang akan dipilihnya.

Termasuk mempublikasikan kesehatan Capres dan Cawapres?

Iya, kesehatan dan segala macam itu juga perlu dipublikasikan.

Karena, kita perlu pemimpin yang sehat jasmani dan rohani. Fisiknya harus kuat, karena akan bekerja siang dan malam untuk bangsa. Jadi, kami sangat setuju dan mendukung sepenuhnya, jika kesehatan dan riwayat hidup itu dipublikasikan.

Saya kira, kesehatan juga perlu untuk diumumkan, supaya masyarakat memilih Capres Cawapres sesuai dengan yang diharapkan.

Selama ini, riwayat kesehatan Capres-Cawapres, tidak diungkapkan ke publik ya?

Saya baca, publikasi ini jika Capres Cawapres mengizinkan. Padahal, tidak harus begitu. Semua hal yang sudah masuk pemeriksaan, harus diumumkan ke publik. Apa pun hasilnya. Jangan nanti ada yang diumumkan, ada yang tidak diumumkan.

Jangan setengah-setengah?

Iya, jangan setengah-setengah. Giliran riwayat hidup diumumkan, sedangkan kesehatan mental, jasmani dan rohani tidak diumumkan. Harus semuanya diumumkan, supaya nanti jangan ada masalah.

Kita sudah mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk Pemilu, tiba-tiba dalam perjalanan atau sebelum dilantik, Capres atau Cawapres terpilih itu sudah sakit sakitan.

Mengenai kekhawatiran melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bagaimana itu?

Data pribadi itu dalam konteks yang mana dulu. Data pribadi itu misalnya terkait alamat rumah atau nomor telepon. Nah, hal itu boleh dirahasiakan dan tidak perlu diumumkan ke publik.

Tapi, kalau soal kesehatan, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, boleh. Selain telepon, sebaiknya diumumkan.